BOGOR TODAY – Penerapan sanksi terhadap para pelaku usaha di Kabupaten Bogor yang melanggar aturan PSBB ternyata berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Pasalnya, sejauh ini Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak memberlakukan sanski denda terhadap pelaku usaha yang melanggar PSBB.

Seperti diketahui, penerapan sanski denda yang di dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor melalui Satpol PP kepada pelaku usaha yang melanggar hasilnya diserahkan kepada kas daerah. Namun untuk Kabupaten Bogor baru sebatas sanksi penutupan paksa atau menyegel menggunakan policeline kepada pelaku usaha yang melanggar PSBB.

Tidak adanya sanksi denda tersebut diungkapkan Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Dace Supriadi saat dikonfirmasi Bogor Today, di simpang Gadog, Kecamatan Ciawi, kemarin.

Menurut Dace, untuk sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku usaha di Kabupaten Bogor yang melanggar PSBB pihaknya hanya menutup paksa dan menyegel tempat usahanya menggunakan policeline.

“Jadi di kita memang belum sampai ke penerapan denda, di kita baru melakukan peneguran, penutupan, kemudian di segel pake policeline. Jadi ke denda belum, kita memang masih ada toleransi selagi mereka masih mengikuti protokol kesehatan. Kalau di Kota Bogor mungkin sudah diterapkan sanksi denda,” ujar Dace kepada Bogor Today.

Kata Dace, kalau sanksi denda itu harus betul-betul prosedurnya, terutama harus ada bank yang mendampingi penyetoran langsung. Sebab, lanjut dia, ketika kedapatan pelaku usaha yang melanggar PSBB di lapangan kemudian uangnya dipegang begitu saja maka dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak baik.

“Denda ini kita harus betul-betul prosedurnya, harus ada bank yang mendampingi penyetoran langsung, karena tidak bisa di lapangan langsung di denda kemudian uangnya di pegang begitu saja. Ini harus ada alurnya dan dikhawatirkan ada hal-hal yang tidak baik, karena uang itu harus masuk ke kas daerah,” bebernya.

Pria yang juga menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Bogor itu pun mencatat selama PSBB diberlakukan ada sekitar 32 restoran yang ditutup paksa dan di segel. “Kemarin laporan dari PPNS itu yang restoran itu ada 32 yang dilakukan penutupan paksa kemudian di segel,” katanya.

Menurut dia, pelaku usaha atau restoran yang banyak melanggar itu berada di kawasan Puncak. Sebab, di kawasan tersebut merupakan jalur wisata, apalagi sekarang ini yang tentunya masih suasana lebaran di mana banyak wisatawan yang rekreasi ke tempat tersebut, sehingga para pemilik restoran dan hotel terpancing untuk membuka.

“Sebetulnya restoran dan hotel buka itu tidak masalah, asalkan mereka tidak menyediakan tempat untuk makan, harus pesan antar atau dia beli di situ kemudian makan nya di luar atau di hotel. Begitu juga hotel, hotel juga boleh buka tapi harus mematuhi protokol kesehatan, misalnya ada 10 kamar terisi jangan ada kerumunan orang kumpul, kalo mau makan ya makannya di kamar. Yang di waspadai itu yang tidak boleh mereka sudah ada di hotel kemudian kumpul rame atau berkerumun,” pungkasnya. (Heri)