CIBINONG, TODAY – Pemerintah KabuÂpaten Bogor mengelak jika dinilai Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang BrodjoÂnegoro, menjadi yang terendah dalam serapan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari APBN-P 2015 dengan endapan sebesar Rp 1,38 triliun.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah DaeÂrah (TAPD) Adang Suptandar pun belum bisa memberi komentar terkait hal ini. NaÂmun, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor ini tetap menjadikan rilis Menkeu itu sebagai bahan evaluasi.
“Saya rasa tidak sampai segitu. Kan bupati sudah sampaikan. Tapi tetap akan dijadikan evaluasi,†kata Adang kepada Bogor Today, Jumat (29/1/2016).
Sebelumnya, Menkeu Bambang BrodjoÂnegoro merilis Bumi Tegar Beriman menÂempati urutan pertama sebagai kabupaten dengan simpanan di bank terbanyak yang mencapai Rp 1,38 triliun.
Data Kemenkeu menyebutkan, total dana daerah yang mengendap terhitung hingga akhir Desember 2015 sebesar Rp 664,6 triliun dari APBN Perubahan 2015 yang ditransfer ke bank daerah.
Memiliki tugas pengawasan terhadap anggaran pemerintah daerah, Komisi II DPRD Kabupaten Bogor pun tidak menÂyangka Pemkab Bogor memiliki simpanan yang tidak terpakai sangat besar.
Anggota Komisi II, Hendrayana meÂnilai, dana perimbangan Kabupaten Bogor sekitar Rp 2,2 triliun, hampir sebagian besar terpakai untuk gaji pegawai.
“Darimana uang sebesar itu bisa mengendap? Kan itu dana perimbangan. Memang ada, Rp 2,2 triliun. Tapi itu sudah habis untuk gaji pegawai saya rasa. Kalau DAK kan ada di beberapa dinas seperti Bina Marga, Dinkes dan Disdik, tapi saya tidak tahu besarannya masing-masing berapa,†katanya.
Menurut politisi Hanura itu, dana perÂimbangan dari APBN sudah habis, namun ia tidak mengelak adanya Sisa Lebih PemÂbiayaan Anggaran (SiLPA) yang diluncurÂkan ke tahun anggaran 2016 ini.
“Kalau SiLPA dari APBD Kabupaten Bogor, memang betul ada cukup tinggi. Tapi ini akan diluncurkan ke tahun 2016,†lanjutnya.
Beberapa proyek gagal lelang di 2015 dan diluncurkan ke tahun ini, antara lain Belanja Jasa Konsultan dan Pembangunan Jalan Sentul-Bojonggede-Parung Tahap III pada Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) senilai Rp 82 miliar, kemudian BeÂlanja Jasa Konsultan Manajemen KonstrukÂsi Pembangunan Jalan yang sama senilai Rp 1,58 miliar.
Kemudian, Belanja Jasa Konsultan Pelaksana Updating Data Dasar Lahan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) senilai Rp 750 juta dan Belanja Konsultan Detail Engineering Design (DED) Gedung Gizi Buruk pada RSUD Cibinong, Rp 200 juta.
Ditambah, diluncurkannya pengerjaan Renovasi Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Bogor senilai Rp 17,3 miliar. Sebagian dari, proyek-proyek itu berasal dari APBD Kabupaten Bogor 2015.
Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) Kabupaten Bogor, Hendrik Suherman menjelaskan, gagal lelang beberapa proyek akibat waktu yang mepet dan dokumen lelang yang kurang lengkap hingga harus diluncurkan pada tahun berikutnya.
“Tahun 2015, kita punya 1.263 paket lelang ada yang dari APBD maupun dana dari luar dengan total nilai Rp 1,8 triliun. Dari semuanya, cuma 15 yang gagal. DenÂgan kata lain, dari Rp 1,8 triliun itu, yang berhasil lelang mencapai Rp 1,4 triliun,†kata Hendrik.
(Rishad Noviansyah)
