Berkibarnya Bendera Palestina di PBB. Momentum Pengharapan?

Oleh: SMITH ALHADAR
Penasihat ISMES; Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe)

Dikibarkannya bendera Palestina itu merupakan konsekuensi dari diterimanya Palestina sebagai pen­gamat nonanggota PBB sejak 2012. Semuanya merupakan usaha diplo­masi Otoritas Palestina pimpinan Presiden Mahmoud Abbas.

Sehari sebelum itu Abbas ber­pidato di Sidang Umum PBB, yang bersikap keras terhadap Israel. Ab­bas menyatakan Otoritas Palestina tidak akan lagi meneruskan pe­rundingan dengan Israel kecuali Is­rael mengimplementasikan hal-hal yang tercantum dalam Kesepaka­tan Oslo. Kesepakatan Oslo yang dicapai antara PLO dan pemerin­tahan Israel pimpinan PM Yitzhak Rabin 1993 menetapkan Palestina akan memperoleh kemerdekaan setelah lima tahun melalui jalan perundingan. Namun, hingga kini kemerdekaan dengan wilayah di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Jeru­salem Timur tidak juga terwujud. Sementara itu, Israel terus mem­bangun permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem.

Apartheid Baru

Pada 1947, Liga Bangsa-Bangsa membagi tanah Palestina menjadi dua: 53% untuk Israel dan 47% untuk Palestina. Kini wilayah Pal­estina tinggal 20%. Berbagai kebi­jakan Israel setelah merdeka 1948 terus diperlihatkan, mulai teror, pengusiran, perampasan tanah, hingga membangun permukiman Yahudi di Tepi Barat. Kondisi terse­but membuat tanah untuk Pales­tina semakin kecil. Kenyataan lain yang membuat Palestina frustrasi ialah, pertama, Jerusalem Timur telah dibangun Israel sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi kawasan tempat bercokol Masjidil Aqsa itu dinegosiasikan.

Pada 1999, Teddy Kolek, mantan Wali Kota Jerusalem, mengungkapkan pemerintahnya punya target rahasia untuk mem­batasi populasi Palestina. Itulah inti kebijakan pemerintah kota dan pusat. Alasan mengapa tar­get penting ialah agar tidak ada yang dapat menggugat kepemi­likan Israel atas Jerusalem di masa datang. Kedua, Tepi Barat saat ini berubah menjadi serangkaian `kantong-kantong wilayah’ yang membingungkan tanpa memiliki daerah teritorium yang menyatu. Kekhawatiran awal Palestina telah jadi kenyataan. Kebijakan mem­ecah belah daerah itu membuat pembangunan sebuah negara Pal­estina menjadi hal yang mustahil. Hampir semua pengamat melihat­nya sebagai sebuah bentuk baru apartheid.

Bagaimanapun, pidato Abbas yang disebutnya sebagai `momen­tum pengharapan’ tak lepas dari fakta bahwa telah terjadi perpeca­han di Palestina antara Hamas di Jalur Gaza dan Fatah di Tepi Barat. Hal lain, popularitas Abbas anjlok akibat korupsi luar biasa di tubuh Otoritas Palestina. Dalam jajak pendapat baru-baru ini lebih dari 50% rakyat Palestina mengingink­an Abbas mengundurkan diri.

Jajak pendapat itu juga men­gungkapkan 51% rakyat Palestina tidak lagi percaya pada solusi dua negara melalui perundingan seb­agaimana yang diyakini dan dilaku­kan Abbas selama ini. Sementara itu, 65% menyatakan pengertian dua negara yang hidup berdamp­ingan tidak praktis karena pem­bangunan per mukiman Yahudi di tanah Palestina tetap marak.

Kendati demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanya­hu bereaksi keras terhadap pidato Abbas di depan Sidang Umum PBB.Hal itu akan sangat berpenga­ruh pada ekonomi Palestina. Toh, Palestina sangat bergantung pada hasil pajak yang dipungut Israel dari barang impor Palestina. Kesu­litan itu makin hebat apabila Pres­iden AS Barack Obama ikut meng­hentikan bantuan US$400 juta per tahun pada Otoritas Palestina. Namun, bisa jadi keberanian Ab­bas untuk tidak lagi menghormati Kesepakatan Oslo disebabkan ad­anya jaminan bantuan keuangan dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) asalkan Abbas meny­etujui pelucutan senjata Hamas dan Jihad Islami serta mengisolas­inya. UEA dan Saudi serta Mesir memang menginginkan terputus­nya hubungan Iran dengan dua or­ganisasi militan itu melalui bantu­an senjata dan keuangan. AS pun diduga tidak akan menghentikan bantuan kepada Otoritas Pales­tina mengingat Washington sangat bergantung kepada Arab dalam perangnya melawan Negara Islam di Irak dan Suriah (IS).

Naikkan Isu

Pidato Abbas itu bisa jadi dapat mendongkrak popularitasnya lagi. Namun, bisa dipastikan kekisru­han yang sedang marak antara Israel dan Palestina di Tepi Barat akan semakin bergelora. Mungkin itu juga diinginkan Abbas meng­ingat isu Palestina tenggelam di bawah baying-bayang perang ko­alisi Arab di Yaman dan perang koalisi Liga Arab-NATO melawan IS. Perundingan serius antara Isra­el dan Palestina hanya bisa terjadi kalau Obama mampu menekan Israel untuk maju ke meja pe­rundingan dengan tenggat. Na­mun, dalam pidato di Majelis Umum PBB pada 29 September, Obama sama sekali tidak meny­inggung Palestina. Itu menun­jukkan Obama tidak lagi tertarik pada isu Palestina. Jadi, bendera Palestina boleh saja berkibar, tapi kemerdekaan? Nanti dulu. (*)