JAKARTA TODAY – Perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnvian di Kantor Kemendagri, Rabu (27/11/2019). Salah satu poin yang dibahas dalam pertemuan itu adalah evaluasi pemilihan kepala daerah ( pilkada).
Ketua Apeksi, Airin Rachmi Diany mengatakan, evaluasi bertujuan mengetahui bagaimana respons masyarakat atas sistem pilkada yang sudah digunakan saat ini.
“Jadi bukan dilihat oleh siapa dipilihnya tapi lebih mengedepankan evaluasi. Setelah evaluasi akan dilihat, jadi kebijakan apa yang dilakukan dan bagaimana respons dari masyarakat,” ujar Airin.
Sementara itu, Wakil Ketua Apeksi, Bima Arya mengungkapkan, berdasarkan pembicaraan dengan Mendagri, pemerintah ingin melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada.
“Tentang wacana pilkada langsung dan tidak langsung. Jadi Pak Mendagri meluruskan wacana ya. Bukan berarti Pak Mendagri ingin mengembalikan ke DPRD, tapi apa yang disampaikan adalah ingin mengevaluasi,” tutur Wali Kota Bogor ini.
Adapun poin-poin yang akan dievaluasi menurut dia adalah biaya politik tinggi dan bagaimana mencegah korupsi kepala daerah hasil pilkada.
“Jadi berbicara dalam tataran pencegahan terhadap korupsi. Pak Mendagri menyampaikan akan melakukan kajian yang serius secara akademis dengan metode yang terukur tentang bagaimana sistem pilkada ke depan,” ucap Bima Arya.
“Secara keseluruhan nih kita evaluasi sama-sama lah. Kami satu pandangan dengan beliau,” kata dia.
