JAKARTA TODAY — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyediakan lahan milik negara seluas 381 hektare unÂtuk mendukung proyek sejuta rumah yang dicanangkan PresÂiden Joko Widodo. Jenis propÂerti yang akan dibangun di atas lahan senilai Rp 143 triliun itu nantinya berupa rumah susun sewa (rusanawa) di sejumlah daerah di Indonesia. Kota dan Kabupaten Bogor kecipratan dua bidang tanah yakni seluas 79,2 hektare.
Menteri Keuangan Bambang BrodÂjonegoro menjelaskan, Barang Milik Negara (BMN) tersebut akan diberikan kepada Perusahaan Umum PembanÂgunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Jadi intinya jangan khawatir lagi soal lahan. Kita siapkan lahannya asal ada yang bangun rusunawanya. Yang penting bisa jadi rusunawa dan suatu saat untuk masyarakat berpenghasilan rendah,†ujar Menteri Keuangan BamÂbang Brodjonegoro dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Kamis (17/9).
Bambang menegaskan, tanah terseÂbut harus digunakan khusus untuk pembangunan rusunawa bukan untuk pembangunan lain seperti apartemen. “Jadi intinya jangan khawatir lagi soal lahan. Kita siapkan lahannya asal ada yang bangun rusunawanya,†katanya.
Terpisah, Direktur Jenderal KekayÂaan Negara, Vicentius Sonny Loho menjelaskan, lahan tersebut merupakÂan lahan bekas milik Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang telah menjadi aset negara. Ia menjabarkan lahan tersebut tersedia di 10 daerah, jika ditotal seluruh lahan tersebut meÂmiliki nilai Rp 1,43 triliun.
Pemkot Geber Rusun
Proyek rusunawa di Kota Bogor seÂbenarnya sudah menjamur. Unit PelaksaÂna Teknis Daerah (UPTD) Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kota Bogor saat ini juga membuka pendaftaran bagi calon penghuni Rusunawa Cibuluh.
Kepala UPTD Rusunawa Kota BoÂgor Agus Gunawan mengatakan, warga Kota Bogor yang berniat menjadi calon penghuni Rusunawa bisa mendaftar langsung ke UPTD Rumah Sewa di komÂpleks Rusunawa Menteng atau Cibuluh. “Kami sudah membuka pendaftaran bagi calon penghuni Rusunawa Cibuluh sejak pekan lalu, jadi warga yang bermiÂnat untuk segera mendaftar,†kata Agus.
Para pendaftar akan diseleksi berÂdasarkan pertimbangan penghasilan, jumlah keluarga dan kesungguhan dalam memenuhi syarat-syarat lainÂnya. Terkecuali, bagi korban bencana, bisa langsung menempati hunian terseÂbut. “Pendaftaran dibuka hingga kuota habis. Namun dari 198 unit hunian yang ada, kami sediakan hunian bagi korban bencana 10 unit hunian,†lanjut Agus.
Meski pendaftaran baru dibuka pekan lalu, jumlah warga Kota Bogor yang berniat menjadi calon penghuni Rusunawa Cibuluh sudah mencapai 25 orang. Sebagian dari mereka berstatus kepegawaian buruh dan pekerja swasta dengan berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta perbulan. “Soal tarif belum ditetapkan, akan tetapi kami sudah meÂnentukan tarif harga sewa terendah Rp 375 ribu, dan tertinggi Rp 450 ribu,†ujarnya.
Bagi yang berminat untuk mendaftÂarkan diri, Agus menambahkan, warga harus menyerahkan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP) suami dan istri, kartu keluarga (KK), surat nikah, ketÂerangan penghasilan, surat keterangan belum memiliki rumah dan pas foto.
Rusunawa Cibuluh yang berlokasi di Kelurahan Cibuluh, Kecamatan BoÂgor Utara itu berdiri di atas lahan seluas 10.600 m2. Pelaksanaan pembanguÂnan dua gedung berlantai empat pada periode 2013 hingga 2014 itu meruÂpakan bantuan dari Kementerian PeÂkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menelan dana sebesar Rp 27 miliar. “Bangunan fisik gedung sudah rampung, kini sedang menyelesaikan pengerjaan pemagaran termasuk dekat area sungai. Selain itu, pengaspalan akÂses jalan masuk dan pemasangan instaÂlasi listrik maupun air PDAM. DitargetÂkan awal 2016 sudah selesai semua dan siap dihuni,†tandasnya.
Sementara di Kabupaten BoÂgor, saat ini masih proses pengerjaan proyek rusunawa yang dibangun PT. Bangun Bumi Persada, di Cileungsi. Terdapat sekitar 192 kamar. Lokasi detilnya di Desa Limusnunggal, KecaÂmatan Cileungsi, Kabupaten Bogor.
(Yuska Apitya Aji)