JAKARTA TODAY – Menghadapi tantangan defisit neraca dagang minyak dan gas (migas) tahun 2020, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi ( BPH Migas) telah memetakan strategi dan langkah prioritas yang akan diambil.
Pertama, BPH Migas akan meningkatkan pembangunan jaringan gas (jargas) yang akan mendorong pemanfaatan gas domestik sekaligus memangkas impor gas Liquified Petroleum Gas (LPG). Apalagi pembangunan jargas dinilai lebih murah.
“BPH Migas siap mengawal (pembangunan) jargas untuk membantu supaya (pemanfaatan) gas lebih mandiri. Ya mungkin sampai 10 juta jargas dan membantu mengurangi impor serta BPH Migas siap selalu memberikan harga yang kompetitif,” kata Kepala BPH Migas Fansurullah Asa, Jumat (22/11/2019).
Besarnya impor gas LPG selama ini berdasarkan catatan BPH, mencapai Rp 85 triliun dalam setahun. Rinciannya Rp 35 triliun dari Pertamina dan Rp 50 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total dalam lima tahun, sudah ada Rp 426 triliun hanya untuk impor LPG.
“Kalau ini bisa kita hemat, nggak perlu impor LPG, kita pake jargas (karna) gasnya memang banyak, defisit neraca migas akan mengecil,” ujarnya.
