KELUARNYA Inggris dari keanggotaan Uni Eropa atau Brexit diyakini tidak akan berdampak secara langsung bagi Indonesia. Indonesia akan tetap menjaga hubungan baik dengan Inggris dan Uni Eropa tanpa dipengaruhi sentimen kemenangan Brexit. Namun, apakah benar demikian?

Dari segi politik ekspor impor, Indonesia sama saja sebenarnya. Mengekspor ke Inggris dan mengekspor ke Uni Eropa sama saja. Efeknya leb­ih banyak terjadi di internal Uni Eropa. Sentimen negatif untuk meningkatkan proteksi juga dapat terjadi antara Inggris dan Amerika Serikat yang selama ini memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Uni Eropa. Apalagi kondisi ekonomi di Amerika juga sedang bermasalah.

Meskipun tidak berdampak besar bagi Indo­nesia, Brexit akan menyebabkan sentimen negatif bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Inggris, termasuk investor asal Indonesia.

Indonesia juga meyakini hasil referendum ti­dak akan mempengaruhi hubungan bilateral In­donesia dengan Inggris dan menjadi kepentingan bersama kedua negara untuk terus memupuk ker­ja sama di berbagai bidang strategis. Sementara, terkait kerja sama di bidang ekonomi, Indonesia masih harus menilai tindak lanjut dari Withdraw Agreement Inggris-Uni Eropa. Indonesia memiliki perjanjian kerja sama dalam kemitraan kompre­hensif CEPA dan FLEGT License.

Lagipula, hasil referendum di Inggris tidak serta merta langsung berlaku, karena pasal 50 treaty on European Union harus diaktifkan dan proses negosiasi antara Inggris dan Uni Eropa ha­rus berlangsung untuk menyepakati Withdrawal Agreement.

Dalam perdagangan internasional, misalnya, ekspor Inggris ke UE mencapai 50 persen. Se­mentara ekspor UE ke Inggris 6,6 persen. Namun Inggris harus membayar iuran keanggotaan 350 juta pound sterling pekannya ke UE. Inggris juga merasa, peranan internasionalnya tereduksi oleh UE dan migrasi ke Inggris terus meningkat.

Dampak sosialnya adalah ketimpangan eko­nomi dan konflik sosial secara horizontal yang meningkat. Pertimbangan ini yang membuat kubu good bye europe dipandang lebih logis oleh para pemilik suara.

Yang lebih menarik adalah, kekalahan kubu Cameron dan kawan-kawan nyaris bukan meru­pakan harapan bagi banyak kalangan di dunia. Harapan ini bisa dipahami karena secara politis AS telah melakukan berbagai kebijakan yang mendukung Cameron, walau Cameron sempat disentak melalui Panama Papers. AS tidak ingin gagasnya kandas. Hal itu bukan saja nampak pada sikap Obama, bahkan terpapar jelas pada berb­agai kalangan petinggi AS termasuk petinggi AS di Indoensia.

Selama hampir empat bulan Pemerintahan Obama mendukung kampanye Britain Stronger in Europe. Demi konsisten pada cita-cita integrasi ekonomi (bermuatan liberalisasi seluruh sektor dan kebebasan berusaha) dan mencegah UE men­jadi lemah, Obama meminta komitmen Jerman dan Perancis.

Tapi apalah arti komitmen dua negara ini jika Inggris keluar. Sementara kubu Inggris yang ber­sikeras keluar dari UE lebih disebabkan kesadaran bahwa selama bergabung dengan UE, nilai Pound Sterling terus melemah. Di balik ini, Inggris me­nyuarakan kepentingan nasionalnya.

Dampak seketika dari hasil referendum itu adalah, semua pasar uang melemah karena me­mang London merupakan pusat perdagangan mata uang asing (forex) dan komoditas strategis seperti emas, perak, minyak dan pasar derivatif lainnya. Hanya mata uang Yen yang bertahan. Lalu sebagian kalangan menyebutkan bahwa masa de­pan perekonomian global makin tidak jelas. Vola­tilitas makin menjadi, sementara Inggris sendiri terancam resesi di saat AS sudah menuju resesi.

Secara khusus dampak terhadap Indonesia lebih karena sentakan perekonomian global yang terpengaruh oleh keputusan referendum. Ini disebabkan Inggris dan UE tidak termasuk dalam 10 negara berpengaruh dalam ekspor dan impor ke Indonesia. Karena itu BI memberi sinyal aman. Sedangkan dari utang luar negeri Indonesia, dari total utang 318,979 miliar dolar AS, mata uang dolar AS menguasai 69,07 persen, dan dalam bentuk Pound Sterling hanya 349 juta dolar AS, serta dalam bentuk Euro money sebanyak 8.294 juta dolar AS atau sekitar 0,026 persen dari total utang luar negeri.

Namun sebagaimana kajian yang muncul di Eropa dan AS sendiri, teori integrasi ekonomi menjadi tidak sepenuhnya sahih. Stiglitz menye­but bahwa model kebijakan liberal dalam ben­tang integrasi ekonomi menunjukkan kegagalan sistem dan melahirkan ketimpangan. Krugman, Diamonds, dan beberapa ekonom lain di AS juga berpendapat relatif sama. (*)