Adanya temuan raskin pahit di Kelurahan Ciriung, Kecamatan Cibinong langsung direspon oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kabupaten Bogor
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Wakil Rakyat KabuÂpaten Bogor itu mendesak Bulog, aparatur desa, DiÂnas Koperasi PerÂindustrian dan Perdagangan (DisÂkoperindag) untuk lebih menghargai masyarakat yang kerap mengkonÂsumsi raskin.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Saptariyani mengungkapkan, jajaran pimpinan DPRD segera menÂginstruksikan Komisi IV untuk menÂgundang Depot Logistik (Dolog) DraÂmaga dalam rapat kerja komisi.
“Dolog Dramaga harus diundang dalam rapat kerja Komisi IV. Setelah itu, mereka sebagai pihak yang berkompeten sesuai dengan wilayah kewenangannya harus segera menjelaskan kepada publik,†ujar Sapta, Kamis (10/9/2015).
Sekretaris Komisi IV DRPD KabuÂpaten Bogor, Eghi Gunadi mengungÂkapkan, raskin yang tidak layak konÂsumsi seharusnya menjadi perhatian pemerintah secara keseluruhan. Menurutnya, jika beras tidak layak atau kondisinya sudah jelek, jangan dilakukan distribusi.
“Kan raskin itu mayoritas dibiayai pemerintah. Ya jangan mentang-mentang dibayarin pemerintah. MerÂeka kan beli raskin karena memang tidak punya kemampuan untuk membeli beras pada umumnya,†teÂgas Eghi.
Politisi PDIP ini meminta para aparaÂtur desa untuk mengecek ulang raskin sebelum sampai kepada konsumen.
“Kan ada aturan yang memperboÂlehkan raskin jelek boleh ditukar. Ya kalau pemerintah desa menemukan ada raskin jelek, ya cepat-cepat dituÂkar dong,†lanjutnya.
Eghi mengaku, sebelum Komisi II melakukan sidak ke gudang Bulog Dramaga, Komisi IV lebih melakuÂkannya untuk memastikan jatah raskin untuk warga Bumi Tegar BeriÂman dalam kondisi layak konsumsi.
“Iya sebelum Komisi II, kami lebih dulu ke gudang Bulog Dramaga,†tuÂturnya.
Kaitan dengan distribusi raskin yang sempat bermasalah, Eghi meÂminta, Badan Pemberdayaan MaÂsyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) mengimbau para kades untuk lebih cermat dalam mendata warga miskin yang pantas untuk menerima raskin.
“Jangan sampai, subsidi yang cukÂup besar untuk satu liter raskin jatuh pada orang kaya yang tidak berhak menerima raskin. Makanya BPMPD harus mendata ulang warga miskin di setiap desa yang ada di Kabupaten Bogor,†tukasnya.
Terpisah, Kepala Bidang PerlindÂungan Konsumen pada DiskoperinÂdag Kabupaten Bogor, Djaya Sanirin segera berkoordinasi dengan setiap kecamatan untuk turun ke lapangan dan memastikan peredaran raskin tiÂdak layak konsumsi.
“Karena aturan mainnya itu, kami harus berkoordinasi dengan aparat jika ada temuan yang merugikan maÂsyarakat di tingkat kecamatan atau desa. Insya Allah besok (hari ini .red) saya akan instruksikan itu kepada seÂtiap kecamatan,†tandas Djaya.
Kepala Bidang Kekayaan Desa pada BPMPD Kabupaten Bogor, Tika Siti Jatnika mengungkapkan, jika raskin terasa pahit atau jelek, bisa ditukarkan langsung ke Perum BuÂlog. “Kan ada aturannya, jadi bisa langsung hubungi ke Perum Bulog,†jelasnya.
Sementara itu, Kasi Perencanaan dan Pengembangan Usaha pada BuÂlog, Budi Sultika mengatakan, raskin yang terasa pahit karena kesalahan saat proses memasaknya.
“Beras bulog memang terdapat peburunan kadar gula. Kalau pahit, saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau tidak masih seperti beras yang ada di pasaran memang betul. Barangkali hanya salah masak,†tuturnya.
Budi juga mengatakan, temuan beras yang terasa pahit belum bisa dipastikan akibat kesalahan dari bulog karena baru ditemukan di beÂberapa titik. “Kalau pahit seharusÂnya semua dalam satu paket kiriÂman, sehingga masih kita dalami,†ujarnya.
Dia mengaku agak kesulitan jika harus menarik beras yang sudah beredar di pasaran. MenuÂrutnya, berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) pengiriman, bagi beras yang ada di titik distribusi sebelum disebarkan ke masyarakat haÂrus mengecek beras mulai dari kualitas dan kuantitas.
Sementara, untuk penuÂkaran beras berdasarkan SOP adalah 1×24 jam setelah beras didistribusikan. “Kalau sudah beredar ke masyarakat ya bukan tanggung jawab kami,†pungkasnya. (*)