Oleh : Endang Suryadinata (Pecinta Sejarah)
PIDATO Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, yang salah menyebut nama kota kelahiran Bung Karno dalam peringatan Hari Pancasila di Blitar, pernah jadi disorot.
Kekeliruan itu boleh jadi merupakan dampak dari terisisihnya mata pelajaran sejarah dari sekolah, khususnya di sekolah dasar dan sekolah menenÂgah pertama. Mengapa tersisih?
Kebijakan pemerintah sendirilah yang menyingkirkannya. Dalam ujian nasional, misalnya, sejak 2007, tidak ada pelajaran sejarah.
Padahal, tiadanya mata peÂlajaran sejarah di sekolah sangat berpotensi membahayakan perÂjalanan sebuah bangsa. Mengapa berbahaya?
Saat ini, kita sudah melihat sendiri ada beragam krisis kebangsaan, dari ditinggalkannya Pancasila, memudarnya kohesi nasional, hingga pembusukan di semua lini kehidupan. Kita selalu kalah dalam persaingan global.
Kita lupa bahwa kebesaran bangsa-bangsa tidak terjadi secara instan, melainkan lewat kesadaÂran akan sejarah mereka.
Di banÂyak negara maju, mata pelajaran sejarah sering dipakai sebagai pembentuk karakter bangsa (nation building) sekaligus sebagai upaya menanamkan kecintaan pada Tanah Air.
Pemerintah dan warga negara-negara Barat, misalnya, punya kesadaran sejarah yang layak kita tiru. Mereka sungguh menyadari bahwa kemajuan yang mereka peroleh pada masa sekarang tiÂdak pernah lepas dari perjuangan serta dinamika para founding father/mother-nya pada masa lalu.
Orang-orang Barat menyadari mereka hidup dalam perspektif ruang dan waktu, sehingga ada semacam kesinambungan antara yang nanti, yang sekarang, dan yang dulu. Tak bisa diputus-putus.
Bagi orang Barat, sejarah sebenarnya bukan hanya terkait dengan nama-nama dan peristiwa masa lalu, tapi juga bagaimana orang bisa punya kesadaran dan penghargaan akan waktu. Bandingkan dengan kita, yang kurang menghargai waktu serta tidak diÂsiplin (mentalitas jam karet), seÂhingga Indonesia menjadi bangsa yang kurang kompetitif.
