BOGOR TODAY – DPRD Kota Bogor menggelar Rapatr Denga Pendapat (RDP) dengan melibatkan pengurus RT, RW, LPM dan tokoh masyarakat, membahas persoalan bantuan sosial dalam rangka Jaring Pengaman Sosial (JPS) akibat pandemi Covid-19. Ketua Panitia Khusus (Pansus) 3 DPRD Kota Bogor untuk pengawasan dan penanganan tanggap Covid-19, Karnain Asyhar mengaku kaget setelah mendapatkan informasi dan data infirix dari pengurus lingkungan di masing-masing wilayah. “Pengurus RT/RW, tokoh masyarakat dan LPM kita undang sebagai perwakilan dari masing-masing wilayah untuk menyampaikan informasi temuan di lapangan, dan ternyata banyak sekali masalah ditemukan di lapangan,” ujar Karnain. Kata dia, masyarakat khususnya tingkat RW yang masih sangat terbatas mendapatkan informasi tentang protokol kesehatan dan bagaimana sebenarnya yang mereka rasakan terkait dengan sosialisasi regulasi Pemkot Bogor terkait dengan tanggap covid-19. “Ketika ada kasus positif dilingkungannya mereka banyak yang begitu tidak menguasai informasi dan protap yang harus dilakukan, yang ada hanyalah kepanikan,” katanya. Yang menonjol adalah tentang data penerima bansos, jadi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) memang banyak yang dikeluhkan, karena basis datanya yang sudah lama, sangat tidak update sehingga menimbulkan temuan di lapangan, itu ada bantuan yang tidak tepat sasaran. “Ada bantuan yang non DTKS tentunya ini bersumber dari verifikasi dan validasi dari lingkungan, namun demikian kita masih mendapati juga bahwa situasi di lapangan masih ada overlapping bantuan jadi ada satu KK yang menerima bantuan lebih dari satu, ada yang dua bahkan tiga, ini terverifikasi dengan stiker yang ditempel di kaca rumah warga,” ungkapnya.
BACA JUGA :  Lokasi SIM Keliling Kabupaten Bogor, Senin 25 Maret 2024
============================================================
============================================================
============================================================