PEMKOT Bogor belum menindaktegas gaduh lelang di kantor Unit layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor. Pemkot Bogor bahkan terkesan tak mau tahu soal sengkarut lelang yang bertahun-tahun terjadi.
RIZKY DEWANTARA
[email protected]
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, menyebutkan, Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi sejumlah perÂsyaratan. Pertama, memiliki integritas, disiplin, dan tangÂgung jawab dalam melaksanaÂkan tugas, kedua,memahami pekerjaan yang akan diadaÂkan, ketiga, memahami jenis pekerjaan tertentu yang menÂjadi tugas ULP/kelompok kerja ULP/Pejabat pengadaan yang bersangkutan, keempat, meÂmahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan, keÂlima, memiliki sertifikat keahlÂian pengadaan barang/ Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan dan meÂnandatangani pakta integritas.
Kepala Unit Layanan PelayÂanan (ULP) Kota Bogor, Cecep Zakaria, mengaku, ingin ULP berdiri sendiri atau mandiri dan status pegawainya jelas. Ia juga menegaskan, agar para pegawai yang bekerja tidak bekerja di dua intansi. “Supaya pegawai yang bekerja di kantor ULP tidak bekerja multi tupokÂsi. Selain waktunya yang terÂbagi konsentrasi pekerja juga kurang maksimal,†akunya.
Lanjutnya, pihaknya juga berharap kantor ULP Kota BoÂgor kedepannya memiliki geÂdung sendiri. Untuk keamanan kantor ULP itu sendiri, pihaknÂya sudah mengajukan surat ke Satpol PP Kota Bogor, untuk menjaga kantor ULP agar konÂdusif.
Menurut Cecep, sering tidak kondusifnya kantor ULP Kota Bogor, agar menjadi perÂhatian khusus dari Pemkot Kota Bogor, karena ULP ini harus dijaga agar tidak ada lagi intervensi dan gangguan dari preman yang hadir menÂdampingi para kontraktor tiap ada veriffikasi ulang. “Kami berharap Pemkot Bogor dapat memperhatikan kantor ULP yang ada dilingkungan Pemkot Bogor ini,†kata dia.
Sementara itu, KoordinaÂtor Forum Ormas Bogor BerÂsatu (FOBB), Benninu Argobie, mengatakan, miris melihat kantor ULP Kota Bogor uutuk sekarang. Ia juga menjelaskan, kantor ULP Kota Bogor selalu disusupi preman setiap ada peÂmanggilan kontraktor dalam proses lelang.
Ketua Pemuda Pancasila Bogor ini, menegaskan, untuk sementara sebaiknya kantor ULP kota Bogor dijaga oleh SatÂpol PP Kota Bogor, agar proses lelang yang digelar di kantor ULP tidak terusik oleh preÂman-preman. “Untuk semenÂtara sebaiknya Satpol PP Kota Bogor membantu mengamanÂkan kantor ULP agar kondusiff dan tidak disusupi preman,†kata dia. (*)