Cecep Akui ULP Tak Siap Gelar Lelang

PEMKOT Bogor belum menindaktegas gaduh lelang di kantor Unit layanan Pengadaan (ULP) Kota Bogor. Pemkot Bogor bahkan terkesan tak mau tahu soal sengkarut lelang yang bertahun-tahun terjadi.

RIZKY DEWANTARA
[email protected]

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, menyebutkan, Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi sejumlah per­syaratan. Pertama, memiliki integritas, disiplin, dan tang­gung jawab dalam melaksana­kan tugas, kedua,memahami pekerjaan yang akan diada­kan, ketiga, memahami jenis pekerjaan tertentu yang men­jadi tugas ULP/kelompok kerja ULP/Pejabat pengadaan yang bersangkutan, keempat, me­mahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan, ke­lima, memiliki sertifikat keahl­ian pengadaan barang/ Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan dan me­nandatangani pakta integritas.

Kepala Unit Layanan Pelay­anan (ULP) Kota Bogor, Cecep Zakaria, mengaku, ingin ULP berdiri sendiri atau mandiri dan status pegawainya jelas. Ia juga menegaskan, agar para pegawai yang bekerja tidak bekerja di dua intansi. “Supaya pegawai yang bekerja di kantor ULP tidak bekerja multi tupok­si. Selain waktunya yang ter­bagi konsentrasi pekerja juga kurang maksimal,” akunya.

Lanjutnya, pihaknya juga berharap kantor ULP Kota Bo­gor kedepannya memiliki ge­dung sendiri. Untuk keamanan kantor ULP itu sendiri, pihakn­ya sudah mengajukan surat ke Satpol PP Kota Bogor, untuk menjaga kantor ULP agar kon­dusif.

Menurut Cecep, sering tidak kondusifnya kantor ULP Kota Bogor, agar menjadi per­hatian khusus dari Pemkot Kota Bogor, karena ULP ini harus dijaga agar tidak ada lagi intervensi dan gangguan dari preman yang hadir men­dampingi para kontraktor tiap ada veriffikasi ulang. “Kami berharap Pemkot Bogor dapat memperhatikan kantor ULP yang ada dilingkungan Pemkot Bogor ini,” kata dia.

Sementara itu, Koordina­tor Forum Ormas Bogor Ber­satu (FOBB), Benninu Argobie, mengatakan, miris melihat kantor ULP Kota Bogor uutuk sekarang. Ia juga menjelaskan, kantor ULP Kota Bogor selalu disusupi preman setiap ada pe­manggilan kontraktor dalam proses lelang.

Ketua Pemuda Pancasila Bogor ini, menegaskan, untuk sementara sebaiknya kantor ULP kota Bogor dijaga oleh Sat­pol PP Kota Bogor, agar proses lelang yang digelar di kantor ULP tidak terusik oleh pre­man-preman. “Untuk semen­tara sebaiknya Satpol PP Kota Bogor membantu mengaman­kan kantor ULP agar kondusiff dan tidak disusupi preman,” kata dia. (*)