BANDUNG TODAY – Seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat hadir pada acara Penandatanganan Kerjasama Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Penertiban Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yang dilaksanakan di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Senin (29/4/2019).

Selain dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hadir juga Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Basariah Panjaitan. Komisioner perempuan satu-satunya di KPK ini menyampaikan pencegahan korupsi melalui optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset daerah.

“Rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi tercantum pada peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2018, diantaranya perizinan dan tata niaga, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” ujar Komisioner KPK.

Ia menambahkan, setiap kepala daerah saat  ini harus mulai mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing. “Perlu diketahui juga Jawa Barat terkenal dengan potensi wisatanya, jadi kepala daerah sekarang harus berfikir smart dan cepat,” tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan pada dasarnya ekonomi di jawa barat merupakan cermin dari ekonomi Indonesia. Pada semester ini ekonomi tumbuh 5,6 persen, hari ini ekonomi kelas menengah naik, investasu tahun lalu yang datang ke Jawa Barat tertinggi se-Indonesia kurang lebih Rp 160 Triliun.

“Kita (Jawa Barat, red) rangking pertama, rangking kedua DKI Jakarta, selanjutnya Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah, pada intinya ekonomi di Jawa Barat Cerminan ekonomi Indonesia,” jelas Ridwan Kamil.

Terpisa Bupati Bogor, Ade Yasin menyambut baik kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban barang milik daerah. Ini merupakan hal yang baik, harus diakui pendapatan daerah dan potensi daerah di Jawa Barat sangat bagus.

“Harus kita optimalkan di masing-masing daerah, untuk penertiban barang milik daerah memang harus kita benahi lagi, agar kedepan lebih baik,” ujar Ade Yasin. (*/ Firdaus)