Oleh : Alfian Mujani

Kondisi ekonomi nasional kian ambyar. Daya beli masyarakat semakin  nyungsep. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah berjalan tiga pekan, telah menghentikan roda perekonomian mendekati total. Pusat-pusat bisnis ritel berhenti. Bahkan sudah banyak yang menyatakan tutup secara permanen lantaran tak mampu lagi membiaya operasional usaha.

Tabungan perusahaan tak mungkin lagi bisa mengcover biaya. Sementara income sudah lama menjauh, sejak pandemic Covid-19 merebak ke seluruh penjuru dunia. Maka, kepanikan baru muncul. Pemerintah—Indonesia, juga di negara lain—tampak gamang. Mereka mulai tak percaya diri menghadapi mahluk super nano yang mematikan ini.

Saking paniknya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang China yang dianggap biangkeladi penyebaran Coronavirus. Sementara Presiden RI Joko Widodo memilih berdamai dengan Corona. Entah apa maksud berdamai itu? Dan, bagaimana hidup berdampingan secara harmonis dengan mahluk tak kasat mata dan mengancam jiwa itu?

Yang pasti, Presiden Jokowi melalui para menteri terkait mulai melonggarkan PSBB. Bandara mulai dibuka lagi. Penumpang yang hendak mudikpun langsung membludak. Tetapi, mobil-mobil bus, travel, dan mobil pribadi yang hendak mudik diminta berputar balik untuk kembali ke Jakarta atau tempat asal si pemudik. Sungguh relaksasi PSBB yang membingungkan dan tebang pilih. Apakah relaksasi PSBB ini hanya untuk menyelamatkan perusahaan airline?

Kepanikan babak pertama dalam mengatasi Coronavirus dari sisi medis ini belum juga reda, sudah muncul kepanikan baru yang lebih dahsyat lagi yakni menghadapi depresi ekonomi yang mulai menyesakkan dada, bahkan sudah mulai membunuh. Satu dua kasus kelaparan di tengah gelombang pandemic Covid-19 mulai muncul di media.

Gelombang pemutusan hubungan kerja mulai bergemuruh. Banyak perusahaan tak mampu lagi membayar gaji dan membiayai operasional. Pilihannya hanya dua; merumahkan karyawan tanpa upah atau di-PHK? Jika dirumahkan tanpa upah, karyawan masih dapat biaya pengobatan dan tetap menjadi karyawan perusahaan.

Begitu kondisi kembali normal, mereka bisa kembali bekerja seperti biasa. Jika pilihannya PHK, maka pekerja hanya dapat pesangon satu kali gaji karena memang perusahaan tak memiliki kemampuan untuk bayar pesangon sesuai UU.

Kepanikan dalam menghadapi dampak ekonomi Covid-19 ini tampaknya akan berkepanjangan. Untuk menemukan caranya pun pasti akan melewati perdebatan sengit. Sebagai contoh, untuk memberikan stimulus kepada dunia usaha dan membantu masyarakat terdampak corona, misalnya, DPR memilih jalan mencetak uang baru. Sementara kalangan teknokrat di pemerintahan memilih menerbitkan surat utang. Alias utang lagi.

Perdebatan antara dewan dengan pemerintah ini telah menempatkan Presiden Jokowi berada pada posisi yang sulit. Pilihannya tak ada yang enak. Jika Jokowi memutuskan pilih cara DPR, yakni cetak uang sebanyak Rp 600 triliun, maka negeri ini akan kehilangan kepercayaan dari dunia internasional.

Sebab, cara ini akan menghancurkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang atau barang apapun. Rupiah akan menjadi sampah. Dan, para teknokrat yang selama ini mendukung Jokowi dipastikan akan mundur dari jajaran pemerintahan.

Lantas, bagaimana jika Jokowi memilih cara teknokrat yang dimotori Menkeu Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia? Menambah utang itu pasti akan ditentang parlemen.  Meski  akan kehilangan dukungan dari partai politik. Dan, bersiap-siaplah menghadapi serangan dan kritik tak berujung dari Senayan.

Harusnya Jokowi tak perlu risau kehilangan dukungan politik dari partai-partai, toh dia tidak butuh dipilih lagi. Yang dibutuhkan Jokowi saat ini adalah mencetak sejarah baru keluar sebagai pemenang dalam pertempuran melawan Covid-19. Dia harus bisa menunjukkan jauh lebih hebat ketimbang Trump atau Presiden China Xi Jinping dalam menekan risiko coronavirus.

Dia harus bisa lebih cepat menjinakkan makhluk yang membuat semua orang takut mati ini. Mungkin ini yang dimaksud berdamai dan hidup berdampingan dengan coronavirus sebelum antivirus paten ditemukan.

Menurut rilis terbaru WHO, coronavirus tidak akan bisa dihentikan dalam waktu dekat. Bahkan, kata WHO, virus ini tak akan pernah hilang. So, apa yang akan dipilih Presiden Jokowi dalam mengatasi dampak ekonomi Covid-19 ini, mencetak uang baru Rp 600 triliun atau tetap berutang? Kita tunggu sesaat lagi. (*)

loading...