alfian mujaniMENGAPA pembangunan di daerah belakangan terkesan lamban dan jalan di tempat? Di Kota Bo­gor, misalnya, pada ta­hun anggaran 2015 ini tak terlihat ada peru­bahan yang signifikan. Beberapa ruas jalan malah terkesan dibiar­kan rusak dan bopeng-bopeng. Begitu juga program pembangu­nan sumur resapan, normalisasi setu, dan reha­bilitasi bantaran sungai Ciliwung yang dibiayai dana hibah Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 13 miliar juga tak jalan.

Berdasarkan informasi, hampir seluruh SKPD tak berani menjalankan program pembangunan yang dibiayai APBD dan hibah. Para kepala dinas merasa tak aman dari rongrongan pihak-pihak ter­tentu. Akibatnya, serapan anggaran tahun 2015 ini rata-rata hanya 12 persen. Jika ini dibiarkan, sangat berbahaya. Rakyat Kota Bogor akan menganggap Walikota Bima Arya tak bekerja dan tak mampu menggerakkan SKPD.

Sebetulnya tak ada alasan bagi kepala dinas takut menggunakan angaran APBD untuk pem­bangunan. Toh mereka memiliki payung hukum yang jelas. Sepanjang mereka bersih, tidak men­copet dana APBD mengapa harus takut? Kecuali para kepala dinas itu menjadi bagian dari para preman proyek yang gemar membegal APBD.

loading...