BOGOR TODAY – Dengan diperpanjangnya status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor mengundang kekhawatiran warga, lantaran berdampak pada perekonomian yang berkepanjangan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, PSBB kali ini merupakan PSBB transisi secara proposional. Di mana didalamnya mengandung arti bahwa masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan sambil menyiapkan rencana untuk normal baru atau new normal.

“Dalam satu bulan ini kita membuat perangkat-perangkat dan aturan baku terkait paska PSBB nanti. Jadi, menurut saya masyarakat tidak perlu khawatir, selama masyarakat patuh menerapkan protokol kesehatan sebetulnya itulah yang kita harapkan,” kata Dedie kepada wartawan di Bogor Timur, Jumat (5/6/2020).

PSBB tansisi proposional itu pun, sambung Dedie, ada beberapa yang dilonggarkan, seperti masjid-masjid yang mulai dibuka untuk melaksanakan ibadah, bahkan sudah hampir semua masjid di Kota Bogor diperbolehkan untuk buka.

Kemudian, bidang usaha non pangan di pasar sudah boleh beroperasi, begitu juga dengan restoran atau tempat-tempat kuliner sudah diperbolehkan untuk menyiapkan makanan ditempatnya atau bisa makan di tempat.

“Kamarin kan tempat kuliner tidak diperbolehkan untuk makan ditempat, mereka boleh buka dengan cara online atau delivery. Tapi sekarang sudah boleh makan ditempat, makan didalam, dan jangan lupa tetap menjaga jarak dan melanjalankan protokol kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, apa yang diputuskan pemerintah itu tujuannya mencoba untuk mendorong masyarakatnya sendiri untuk menyiapkan rangkaian-rangkaian apa saja yang diperlukan dalam rangka menyongsong new normal.

Disinggung soal anggaran yang disiapkan pemerintah selama perpanjangan PSBB, kata Dedie, kalau anggaran itu sebetulnya diatas kertas. “Jadi anggaran realnya betul-betul yang tersedia di kas daerah yang jumlahnya mungkin tidak sebesar yang ditulis diatas kertas,” katanya.

Tetapi, lanjut Dedie, pemerintah di sini harus optimis dan harus menyiapkan administrasi penganggaran serta pencatatan administrasi yang kira-kira proyeksinya itu bisa dikategorikan sebagai anggaran devinitif. (Heri)