CIBINONG TODAY – Democracy Electoral, Empowerment, dan Partnership (DEEP), mengkritisi 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Direktur DEEP, Yusfitriadi mengatakan, 100 hari kerja Jokowi-Ma’ruf yang jatuh pada 28 Januari itu menyisakan beberapa catatan penting untuk kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Di antaranya, kata Yus, adalah soal pemberlakuan Undang-undang KPK hasil revisi yang menimbulkan konflik di masyarakat. Terlebih contoh kejadian yang terjadi saat ini pada kasus Harun Masiku

BACA JUGA :  Kecelakaan 2 Remaja Boncengan Motor di Polman Sulbar Tewas usai Tabrakan dengan Truk

“Lalu kasus Jiwasraya dan masuknya RUU Omnibus Law dalam Prolegnas, pada lain hal isu amandemen GBHN, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR, serta sistem Pilkada kembali tertutup,” kata Yus kepada wartawan, Senin (3/2/20).

BACA JUGA :  Penemuan Mayat Bayi di Sungai Ngelo Jepara, Pelaku Pembuang Masih Diburu

Selain kasus-kasus tersebut, Yus menyebut banyak peristiwa yang memiliki makna untuk dikritisi. Khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga penguatan demokrasi.

============================================================
============================================================
============================================================