Demokrasi ala Pramuka

Oleh: RAHMI NURAINI

Gerakan Pramuka mendapat keper­cayaan untuk mem­bantu kwartir me­nyusun kebijakan dan pengelolaan, khususnya pen­egak dan pandega. Dalam dewan kerja tersebut, anggota dilatih mengemban tanggung jawab dan amanah sejak dini. Berbeda dari masa kepengurusan pada tingkat sekolah yang berganti tiap ta­hun, kepengurusan dewan kerja mengadopsi model masa bakti 5 tahun, sesuai dengan masa bakti kwartir.

Dengan menjadi pengurus pramuka, anggota mendapat ke­sempatan belajar untuk menjadi memimpin dan kelegaan untuk dipimpin, kemauan mengatur dan kerelaan untuk diatur den­gan tetap menjunjung tinggi ke­bersamaan. Anggota juga bisa belajar tentang kompetisi dalam suasana persaudaraan, dilandasi semangat perbaikan menjadi lebih baik. Membiasakan anak muda untuk mengemban tang­gung jawab, penting untuk men­ciptakan kemandirian dan insting pengambilan keputusan. Seman­gat ”belajar sambil melakukan” semacam itu mampu mendatang­kan pengalaman bermanfaat. Perbuatan nyata diiringi dengan saling memotivasi akan menum­buhkan keingintahuan baru, dan tantangan dalam tiap kegiatan.

Sebagai organisasi, Pramuka memberikan ruang aktualisasi kepada anggota muda untuk bela­jar mengeluarkan pendapat, me­nyanggah, berdebat, berdiskusi hingga melahirkan keputusan. Tidak masalah apakah pendapat yang disampaikan kurang tepat atau sudah benar, karena seman­gat yang dikedepankan adalah berani bersuara dan bertanggung jawab.

Forum Tertinggi

Kesempatan untuk mengem­bangkan kemampuan public speaking dapat dilakukan dalam forum-forum musyawarah dari level kecil hingga besar. Melalui musyawarah, anggota Pramuka diajarkan bersikap rendah hati demi tercapainya solusi bersama dalam pengambilan keputusan. Di sinilah, anggota belajar me­nyerap semangat demokrasi.

Di tingkat dewan kerja, dike­nal musyawarah Pramuka pen­egak dan Pramuka pandega putri dan putra (Musppanitera) yang merupakan forum tertinggi pen­egak dan pandega guna menam­pung aspirasi, serta menentukan arah pembinaan dan pengem­bangan mereka. Hal ini sesuai dengan falsafah dari, oleh, dan untuk penegak dan pandega. Di tingkat Jawa Tengah, forum ini mengundang semua utusan dari 35 kwartir cabang yang mem­punyai hak untuk memberikan suara. Selain itu juga menghadir­kan perwakilan andalan (anggota dewasa) sebagai penasihat, dan dewan kerja di tingkat atasnya se­bagai narasumber. Artinya, pros­es belajar berdemokrasi anggota muda, tetap didampingi anggota dewasa meskipun tidak secara penuh dilakukan.

Hal itu untuk memberikan keleluasaan pada anggota muda dalam membuat keputusan se­cara mandiri. Nasihat diberikan ketika dibutuhkan. Lewat musy­awarah, anggota muda diajar­kan membahas tata tertib, dan agenda persidangan, memilih pimpinan sidang. Selanjutnya, mereka ditantang untuk bisa menyampaikan, membahas, dan mengesahkan laporan per­tanggungjawaban dewan kerja. Termasuk menetapkan rencana kerja, memilih ketua dewan ker­ja, dan anggota formatur yang menyusun pengurus masa bakti berikutnya. Nilai demokrasi lain yang terlihat dalam organisasi pramuka, adalah keterwakilan pengurus putra dan putri.

Untuk menjamin kesetaraan diatur bahwa ketika ketua dewan kerja terpilih adalah seorang pu­tra, wakil ketua yang dipilih di­harapkan seorang putri, demiki­an sebaliknya. Jika melihat lebih dalam, proses pemilihan ketua pun dilakukan melalui proses musyawarah. Pramuka menga­jarkan bahwa pengambilan kepu­tusan sebisa mungkin dilakukan melalui musyawarah mufakat. Se­andainya tidak tercapai mufakat, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. (*)