EKSPOSE Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Bogor digelar hari ini, Selasa (12/4/2 016). Pada kesempatan ini, DPRD Kabupaten Bogor akan mendengar paparan dari Ketua Tim Pengganggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Adang Suptandar.
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Kami bisa saja menerima atau menolak LKPj itu. Tergantung nanti eksposenya seperÂti apa. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka MenenÂgah Daerah (RPJMD) atau tiÂdak,†kata anggota Badan Anggaran LKPj, Junaedi SyamÂsudin, Senin (11/4/2016).
Politisi PPP itu menambahÂkan, setelah ekspose baru akan dibahas dalam Badan Anggaran sembari menyelaraskan capaian tahun 2015 dengan RPJMD serta visi kabupaten termaju di IndoÂnesia. Namun, dengan tingginya Sisa Lebih Penggunaan AnggaÂran (SiLPA) hingga Rp 1,3 triliun, kalangan legislatif bakal lebih banyak mencak-mencak.
“Iya, ada apa dengan tingginya SiLPA dalam dua tahun berturut-turut? Nanti akan kami bahas. Siapa yang harusnya bertangÂgungjawab. apakah bupati, sekda selaku Ketua TAPD, atau perangÂkat-perangkatnya,†lanjutnya.
Saat penyampaian LKPj akhir pekan lalu, Bupati Bogor, Nurhayanti memaparkan sekÂtor Pendapatan Daerah terealÂisasi Rp 6,032 triliun dari tarÂget Rp 5,814 triliun, namun itu ditunjang dari besarnya dana perimbangan yang mencapai 42,82 persen.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumÂbang 33,19 persen dan pendapaÂtan lain-lain 23,99 persen. SiLPA sendiri naik dari Rp 1,1 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 1,350 pada tahun kemarin.
“Memang ketergantungan dari dana perimbangan sangat tinggi. Ini yang harus kami gali lagi untuk mengoptimalkan sektor-sektor pendapatan lainÂnya. Tapi pendapatan kita ini, jauh lebih tinggi dari kabupatÂen/kota lainnya di Indonesia,†kata Nurhayanti.
SiLPA, kata Nurhayanti, palÂing besar dihasilkan oleh tidak terserapnya belanja daerah. Dari Rp 6,770 triliun belanja daerah, hanya terserap Rp 5,638 triliÂun. Alias menyisakan Rp 1,132 triliun. Sementara sisanya berÂasal dari tunjangan profesi yang bersumber dari APBN dan tidak terserapnya dana bansos.
“Hibah bansos tidak terÂpenuhi karena tidak lengÂkapnya administrasi peneriÂmannya. Selain itu, ada juga penghematan atau efisiensi penggunaan anggaran. Tapi memang ada juga kegiatan yang tidak direalisasikan dan diluncurkan pada tahun 2016 ini,†lanjutnya.
