Untitled-14BOGOR, TODAY – Rapat Pari­purna penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksa­naan APBD Tahun Anggaran 2014 Serta Rancangan KUA dan Plafon Prioritas Angga­ran Sementara (PPAS), Senin (29/6/2015), molor hingga dua jam dari jadwal yang ditetapka pukul 14:00 menjadi 16:00 wib.

Hal itu, terjadi karena sejum­lah wakil rakyat malas datang lantaran DPRD kecewa karena aspirasi masyarakat yang dis­ampaikan lewat DPRD tidak ada yang diakomodir Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Para anggota dewan yang sebelumnya telah datang ke Ge­dung Tegar Beriman pun memil­ih meninggalkan lokasi. Bahkan, Fraksi Restorasi Kebangsaan dan Fraksi Demokrat memilih untuk tidak hadir dalam paripurna yang tidak dihadiri sekurangnya 20 anggota dewan ini.

“Aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada kami dalam PPAS itu tidak ada yang di dengar oleh Pemkab. PPAS itu pun di dukung sendiri oleh Nurhayanti dan kawan-kawan,” ujar anggota fraksi Partai Ger­indra, Kukuh Sriwidodo.

Sementara itu, Bupati Bo­gor, Nurhayanti mengungkap­kan jika ini hanyalah salah pengertian dan bukan bentuk sebuah penolakan.

“Bukan penolakan yah, cuma miss komunikasi saja,” singkat Nurhayanti.

Ia beralasan jika pemba­hasan KUA dan PPAS tahun 2015 ini memiliki sedikit per­bedaan karena harus menye­suaikan dengan mekanisme pemerintah pusat.

“Tapi tidak ada perubahan signifikan kok, hanya ada perge­seran,” lanjut mantan Sekda ini.

Namun, bentuk penolakan tersebut mendapat pembelaan dari Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi.

Dirinya tidak sepakat den­gan Kukuh Sriwidodo yang mengatakan jika penilaian ti­dak diakomodirnya aspirasi masyarakat melalui DPRD ma­sih terlalu dini.

“Masih terlalu dini jika men­gatakan aspirasi masyarakat lewat DPRD tidak diakomodir oleh Pemkab. Karena yang diserahkan ini baru rancan­gan, belum menjadi produk kebijakan. Nanti kan akan diba­has,” tandas Politisi Partai Gol­kar itu.

(Rishad Noviansyah)

loading...