DSC_0434Sejumlah pihak mulai khawatir dengan pengerjaan pembangunan tahap III Stadion Pakansari, Cibinong, menuai kendala dan terbengkalai.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH

Pasalnya, selain ada dugaan kecurangan dalam pengturan lelang, PT yang di­menangkan juga memiliki Track Record buruk dalam melakukan pekerjaan serupa di daerah lain.

Hal itu langsung mendapat sorotan dari Pelaksana Teknis (Plt) Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Bogor, Rusdi AS.

Menurutnya, jika proyek ini sampai terbengkalai, di kha­watirkan mengganggu jadwal pengerjaan proyek yang seha­rusnya rampung pada tahun 2018.

“Saya sih belum dengar kalau ada kecurangan dalam lelang. Tapi, berharap stadion ini bisa selesai tepat waktu. Karena jadwal olahraga Kabu­paten Bogor juga padat. Kare­na Pakansari itu bukan cuma buat sepakbola, tapi ada juga cabang lain,” ungkapnya.

Komplek GOR Pakansari, kata Rusdi memiliki Velo­drome, Hall Indoor, Lapan­gan Tembak, Lapangan Tenis, Arena Renang, Arena Bela Diri. “Yang saya dengar sih buat mengejar selesai pada 2018, melibatkan pihak ketiga,” lan­jutnya.

Meski KONI berada dibawah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), ia tegaskan jangan sampai komplek olahraga ter­besar ini molor apalagi sampai terbengkalai.

“Ini kebanggaan warga Bo­gor. Dispora harus buktikan dengan lancarnya pembangu­nan Stadion Pakansari ini,” im­buhnya.

Sebelumnya, sejumlah in­stansi seperti Polres Bogor, Kejaksaan Negeri hingga Polda Jawa Barat siap menerjunkan tim khusus untuk menyelidiki kejanggalan ini terutama kepa­da Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) dan Dispora.

“Jangan sampai isu ini berkembang tapi tidak ada yang menanggapi atau meny­elidiki. Karena ini menjadi bola panas dan menimbulkan per­sepsi yang berbeda-beda di ma­syarakat. Khusunya Kejari dan Tipikor Polres jangan diam. Jangan sampai yang tiga huruf (KPK .red) turun,” tegas Wakil Ketua DPRD, Iwan Setiawan.

Karena dari data yang diper­oleh, PT Prambanan Dwipaka melakukan aksi mark up harga material dalam pembangunan Stadion Patriot Bekasi dan menjadi terlapor saat mengi­kuti tender di Bengkulu.

“Itu kan kasus hukum yang harus mendapat perhatian khusus,” ujar Ketua Forum Pemerhati Jasa Konstruksi dan Bangunan (FPJKB), Thoriq Na­sution.

(Rishad Noviansyah)