Semua unit PT PLN (Persero) di seluruh Indonesia dilibatkan dalam megaproyek penyediaan tenaga listrik 35.000 megawatt pada 2019 mendatang. Tak terkecuali PLN Corporate University (Project Academy), Bogor, yang kebagian jatah menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas untuk proyek ini.
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Unit Diklat yang berdiri di kawasan Puncak teÂpatnya di Kecamatan Megamendung ini menggandeng segeÂnap Muspika dan pihak swasta unÂtuk ikut mengawal program yang dicanangkan Presiden Joko WidoÂdo ini.
Harian Bogor Today pun menÂjadi satu-satunya media yang diperÂcaya untuk ikut mengawal terlakÂsananya program ini dan menjadi partner yang berintegritas dengan PT PLN (Persero), khususnya PLN Corporate University, Bogor hingÂga terwujudnya PLN Bersih dan Berintegritas.
Manager Udiklat Bogor, Hari Sutopo mengungkapkan, komitÂmen yang dibuat PT PLN (Persero) dengan pihak pemerintah, termaÂsuk TNI dan Polri sebagai upaya memudahkan PLN dalam penyeÂdiaan infrastruktur proyek 35.000 megawatt.
“Kami mengundang semua pihak yang pernah bekerjasama dengan Udiklat Bogor untuk memÂperkuat komitmen dan bersama-saÂma mengawal agar proyek 35.000 megawatt agar berjalan sukses,†ujar Hari Sutopo di Udiklat PLN BoÂgor, Kamis (5/11/2015).
PLN juga buka-bukaan mengeÂnai bakal dibangunnya beberapa infrastruktur ketenagalistrikan baru, seperti pembangkit, transÂmisi dan gardu induk. Sosialisasi pun dilakukan dengan jajaran MusÂpika dan swasta untuk bersama-sama menutup celah-celah korupsi dalam pelaksaan proyek ini.
PLN pun tidak menampik jika masih ada praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Maka itu, manajemen PLN siap melaporÂkan langsung kepada pihak kepoliÂsian jika ada pegawainya yang terÂjerat praktik korupsi.
“Dalam proyek ini kami juga menggandeng KPK untuk memanÂtau Laporan Harta Kekayaan PejaÂbat Negara (LHKPN) dan gratifikasi yang saat ini masih rendah, hanya 68 persen. Tapi ini akan kami genÂjot terus untuk menjadikan PLN bersih dan berintegritas,†tamÂbahnya.
Celah praktik korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelayanan Pelanggan, dapat menghambat pembangunan peÂnyediaan tenaga listrik 35.000 MW.
“Maka itu, kami bermitra denÂgan sejumlah instansi yang ada disini untuk ikut mencegah itu semua terjadi,†lanjut Hari
Sementara pakta integritas yang ditandatangani bersama Muspika, swasta dan Udiklat PLN sendiri berisi tiga poin. Antara lain, menjadikan Diklat Bogor lingÂkungan berintegritas dan bebas koÂrupsi, suap dan gratifikasi.
Kemudian, menjadi contoh penerapan anti-suap di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Serta bersedia menerima sanksi jika tidak mampu memberikan keteladanan kepada pegawia lain dan masyarakat.
“Karena bersih saja tidak cuÂkup. Semua pihak juga mesti saling berintegritas agar program-proÂgram PLN tercapai. Semua unsur pimpinan Udiklat Bogor sudah meÂnyampaikan LHKPN kok ke KPK. Makanya kami berani untuk menÂjadi percontohan jika disini bebas korupsi,†pungkas Hari.
Tidak tanggung-tanggung, seÂjumlah pihak yang dianggap bisa mewujudkan impian PLN ini dianÂtaranya, Kecamatan MegamendÂung, Pusdikzi Bogor, Danramil MeÂgamendung, Polsek Megamendung dan Harian Bogor Today sebagai media partner. (*)
