JAKARTA TODAY – Panasnya matahari tidak menyurutkan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Bogor melakukan aksi di halaman gedung KPK di Jakarta. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes dan menuntut KPK agar mengusut tuntas dana Porda XIII Jawa Barat yang diduga dijadikan ‘bancakan’ oknum pejabat publik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Gelaran Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XIII Jawa Barat tahun 2018 ini menyisakan polemik dan kekecewaan dikalangan masyarakat, terkhusus masyarakat Kabupaten Bogor. Belum lagi dana hibah yang mencapai seperempat trilyun rupiah yang diberikan pemerintah Pemkab Bogor kepada panitia Besar Porda XIII Jawa barat yang terindikasi digunakan tidak proporsional,” ujar Ketua Umum HMI-MPO Cabang Bogor, Lutfi Pratama disela aksi kemarin, Selasa (12/3/2019).

Menurut Lutfi, kegiatan PORDA yang  mengusung lima misi sebagai suksesor dari kegiatan tersebut yakni, sukses kegiatan, sukses administrasi, sukses ekonomi, budaya dan prestasi sebagai penciri dari suksesnya kegiatan PORDA 2018. Seakan ini hanya bualan dan terkesan main- main bahkan disinyalir sebagai bahan “bancakan” oknum Pejabat Publik Daerah untuk memakai Dana APBD Kabupaten Bogor dengan Tidak Profesional.

“Jika melihat keadaan Kabupaten Bogor baik dari angka pengangguran, kemiskinan, pelayanan kesehatan, infrastruktur yang rusak di berbagai daerah selingkup Kabupaten Bogor dan sangat rendahnya daya beli masyarakat kabupaten Bogor akhir-akhir ini,” tutur Lutfi.

Menyoal kegagalan Pemkab Bogor menjadi tuan rumah PORDA Jabar XIII tahun 2018 ini tentunya bukan mengada-ada. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Cabang Bogor mengkritisi bahwa, suksesi kegiatan hanya melihat formalitas tanpa melihat beberapa antusias warga Kabupaten Bogor untuk turut berperan aktif menjadikan pelaksanaan PORDA sebagai pesta raya warga Bogor, bahkan informasi ini tidak sampai kalangan bawah.

“Kedua, Suksesi administrasi sampai saat ini kami tidak seutuhnya percaya dari semua laporan pertanggungjawaban Panitia Besar PORDA untuk anggaran yang dinilai sangat fantastis yakni mencapai 1/4trilyun dari APBD, mengingat indikasi permainan SPJ yang sering dilakukan oknum Birokrat yang tidak sesuai dengan kenyataan dan sampai hari inipun laporan pertanggungjawaban PB PORDA Jawa Barat belum kunjung keluar dan tentunya hal sesuatu hal yang perlu kita kawal sampai ke ujung pangkalnya,” bebernya.

Kemudian, lanjut dia, Sukses Ekonomi, indikasi kegagalan PORDA harusnya bisa dihitung dari segi ekonomi, seberapa untungnya untuk warga dan APBD Kabupaten Bogir, padahal modal untuk pelaksanaannya mencapai seperempat trilyun rupiah.

“Bahkan untuk menggandeng pemuda atau untuk mengelola bazar dengan melibatkan Dinas UKM dan UMKM Kabupaten Bogor, hal ini pula menyisakan persoalan karena suksesi ekonomi menjadi central dengan adanya bazar dan stand UKM, namun kenyataanya banyak stand yang kosnong,” kata Lutfi.

Ke empat, Suksesi Budaya, perhelatan Porda Jawa Barat XIII ini tentu menjadi momentum untuk mempromosikan budaya lokal Kabupaten Bogor khususnya dan Jawa barat  pada umumnya, akan tetapi faktanya diperhelatan itu tidak menampilkan sesi yang sifatnya kontinue mengenai pameran budaya.

Kelima, Suksesi Prestasi, Kabupaten Bogor menjadi juara umum dalam perhelatan PORDA tersebut dengan segudang medali emas yang didapat oleh atlet dari berbagai cabang olahraga hanya menjadi pencitraan bagi mantan Bupati Bogor Nurhayanti

“Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, kami menduga adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 2,3, dan 4 UU nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegasnya.

Melihat persoalan diatas, HMI-MPO Cabang Bogor meminta KPK untuk segera mengusut dan menjadikan kasus Porda 2018 sebagai prioritas penyidikan dan penyelidikan. Meminta BPK RI segera melakukan audit investigasi terkait anggaran Porda 2018. “Segera usut segala indikasi tindak tanduk korupsi yang ada di Bumi Tegar Beriman,” pungkasnya. (Iman R Hakim)

loading...