_

DJUANDA10 – Arus perkembangan informasi – teknolo­gi dunia internet terus mengalami peningkatan. Konten media virtual saast ini mampu menghipnotis manusia di segala bidang, baik sebagai ruang interaktif, hiburan, kebutuhan pendidikan, maupun sebagai alat pencari in­formasi yang paling akurat dan cepat.

Realitas keterbukaan informasi dalam internet kini menjadi sebuah keniscayaan tak hanya secara individu­al masyarakat, melainkan juga di institusi pemerintahan Indonesia. Di beberapa pemerintahan daerah misalnya, proses pengadaan barang dan jasa dapat diikuti mela­lui internet, termasuk di antaranya transparansi data pemerintahan daerah yang dapat diakses secara online dan terbuka.

Sebenarnya keterbukaan informasi ini yang dikenal dengan e-government sudah lama terjadi di beberapa pemerintahan daerah, tujuannya adalah memperkenal­kan potensi daerah kepada dunia internasional maupun publik secara umum.

Para aparatur birkorasi kemudian dituntut untuk dapat memahami dunia IT, hal ini direalisasikan dengan diberikannya pelatihan tentang penguasaan teknologi informasi. Selain itu, salah satu syarat untuk menjadi CPNS adalah menjadikan IT sebagai bagian dari soal ujian masuk.

Dampaknya adalah seluruh kantor pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah hingga tingkat desa sudah memiliki portal sendiri, sehingga publik dapat membaca potensi daerah dari mana saja dengan hanya meng-klik layar monitor computer atau bahkan lewat genggaman melalui perangkat smartphone (telepon pintar).

Proses perizinan yang sederhana, mudah, murah, akuntabel, dan singkat adalah keharusan, jika sebuah kota ingin punya daya kompetisi dengan kota lainnya. Terlebih dalam menarik minat investor. Oleh karenanya, Kota Bogor bertekad melakukan berbagai terobosan mengurai hal itu.

Kota Bogor yang saat ini dipimpin Walikota Bima Arya dan Wakil Walikota Usmar Hariman, terus beru­paya melakukan berbagai terobosan dan akselerasi program yang penopang utamanya berbasis IT. Hal ini tak lepas dari semangat transparansi, kemudahan, dan daya jangkau masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam mengawal roda pemerintahan.

Ada beberapa sektor di Kota Hujan yang sudah ber­jalan berbasis IT atau melalui tema digitalisasi, di anta­ranya perizinan online, BGR (Bogor Green Room), pajak online, Sistem Informasi dan Manajemen Pegawai (SIM­PEG), Aplikasi Tracking Berkas, dan beberapa lagi lainnya.

Beberapa program digitalisasi, tegas Bima Arya di satu kesempatan, terus akan dikembangkan bahkan diluaskan ke segala sektor pelayanan, terutama yang berkaitan secara langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti data kependudukan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

***

Perizinan Online

Penerapan perizinan merupakan jawaban atas permasalahan para pemohon izin di kota Bogor, baik dari kalangan individu, maupun korporasi perusahaan. Hal ini juga merupakan salah satu langkah mendukung misi pembangunan Kota Bogor menuju Kota Cerdas (Smart City) dan berwawasan teknologi.

”Kami membuat aplikasi SMART, yang penamaan­nya sesuai motto kami, yaitu Sederhana, Mudah, Akunt­abel, Ramah, dan Tepat waktu,” jelas Denny Mulyadi, Kepala BPPT-PM Kota Bogor, saat launching perizinan online di Halaman Kantor BPPT-PM, Jalan Kapten Musli­hat, Kota Bogor, Kamis (20/04/2015) lalu.

Acara launching perizinan online juga turut dihad­iri Walikota Bogor Bima Arya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi, dan Ketua Ombudsman RI Danang Girindra Wardana.

Denny menambahkan, penerapan perizinan online ini merupakan salah satu langkah mendukung instansi yang ia pimpin untuk merealisasikan misi pembangu­nan Kota Bogor menjadi kota cerdas dan berwawasan teknologi.

Aplikasi ini, lanjut Denny, selain dapat melayani pendaftaran perizinan secara daring, juga dilengkapi tracking system dan pengaduan daring. Dengan track­ing system, pemohon dimudahkan untuk mengecek dan menelusuri berkas perizinan yang sedang diajukan.

Secara lebih detail, Rudi Mashudi, Kepala Bidang Ekonomi BPPT-PM menjelaskan, melalui program yang dinamakan Aplikasi Tracking Berkas (tracking system), secara umum masyarakat bisa mengetahui posisi berkas perizinan yang dimasukkan ke BPPT-PM.

”Mulai dari proses penerimaan berkas, pemeriksaan berkas, pengolahan (survey), verifikasi berkas, penetapan retribusi jika yang beretribusi, sampai verifikasi SK pen­etapan, dan penandatanganan. Penetapan sekarang bisa diamati dan dilihat (di-track), serta bisa dicari informas­inya secara langsung oleh masyarakat,” tuturnya.

Denny kembali menjelaskan, implementasi periz­inan daring ini mendapat dukungan penuh, mulai dari komitmen, dukungan kebijakan, anggaran, regulasi, dan lainnya. Selain itu, guna mendukung pelaksanaan Undang-Undang BPJS yang mensyaratkan pemohon perizinan mengikuti program BPJS, saat ini di BPPT-PM Kota Bogor telah tersedia loket BPJS.

”Kami juga menyediakan loket Kantor Pajak untuk memudahkan pemohon membuat NPWP daerah/lokal,” sambung mantan Kepala Dispenda Kota Bogor itu.

Sepanjang 2014, BPPT-PM Kota Bogor telah me­nerbitkan izin sebanyak 8.589 perizinan dan non per­izinan. Dari jumlah tersebut, mayoritas didominasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, BPPT-PM Kota Bogor juga telah menyelesaikan 36 pengaduan.

***

Pajak Online

Adanya tuntutan terkait transparansi pengelolaan pajak daerah serta optimalisasi penerimaan dari sek­tor pajak daerah, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bogor meluncurkan tapping box untuk memper­mudah pembayaran pajak melaui online. Hal ini juga demi menindaklanjuti visi Kota Bogor menuju Smart City.

Launching tapping box dilakukan di Botani Square, Kamis (18/12/14) silam, yang turut dihadiri Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman, Sekda Ade Sarip, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, jajaran Dispenda, dan SKPD incomer serta para wajib pajak.

Sesuai dengan Perda No. 21 Tahun 2011 juga pera­turan Wali Kota No. 5 Tahun 2014, manajemen pelapo­ran data transaksi wajib pajak secara online dipandang perlu sebagai bentuk pengembangan monitoring pajak daerah berbasis teknologi informasi.

”Transparansi transaksi dari subjek pajak ke wa­jib pajak dapat termonitor, dan kepatuhan wajib pajak meningkat,” ujar Lia Kania Dewi, Kabid Penetapan pada Dispenda Kota Bogor di sela – sela peluncuran.

Lia juga memaparkan, bahwa melalui tapping box ini bisa mewujudkan transparansi, asas efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan pajak guna meningkatkan PAD Kota Bogor dari sektor pajak daerah. Penerapan tapping box ini diharapkan dapat meningkat, dan tu­juannya untuk pembangunan ke depan. ”PAD mening­kat, dan dana untuk pembangunan otomatis mening­kat. Dari rakyat untuk rakyat,” paparnya.

Selain itu, Dispenda Kota Bogor juga melaunching mesin pembayaran PBB P2 melalui penggunan mesin EDC (electronic data capture) untuk memberikan ke­mudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak.

Dalam kegiatan Pekan Panutan tahun 2015, be­berapa waktu lalu, diawali dengan pelaksanaan Pem­bayaran PBB P2 melalui mobil online, mesin EDC, dan loket – loket pembayaran yang telah disiapkan.

”Pekan panutan atau pekan percontohan pemba­yaran pajak, artinya pembayaran PBB ini dimulai dari pejabat dari pemkot dan termasuk masyarakat bisa membayar langsung di sini, untuk program pekan panu­tan, launching 7 mesin baru EDC,” ujar Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bogor R. An-an, Kamis (02/04/2015) lalu.

Ia menambahkan, Pekan Panutan 2015 masyarakat dimudahkan untuk membayar pajak di Loket pemba­yaran yang telah disediakan. Ke depannya, mobil pajak keliling menyebar ke 6 kecamatan di Kota Bogor.

”Jadi masyarakat bisa langsung membayar pajak langsung di depan rumah, kami petugas yang datang ke rumah-rumah dengan mobil pajak keliling, menyebar ke perkelurahan, waktu operasional dari jam 9 sampai jam 2 siang,” paparnya.

***

Optimalisasi SIMPEG

Pada bulan Mei 2015, jumlah pegawai Pemerintah Kota Bogor terdata sebanyak 9.931 orang. Terdiri dari 9.105 Pegawai Negeri Sipil, dan sisanya tenaga kerja kontrak, serta tenaga honorer kategori 2. Mengelola pegawai sebanyak itu, terutama dalam pengurusan administrasinya, tentu bukan perkara mudah. Selain jumlahnya banyak, juga karena ada beragam urusan kepegawaian yang harus ditangani.

Di era digital seperti saat ini, pengelolaan data kepegawaian yang begitu banyak dan beragam bisa disederhanakan dengan memanfaatkan teknologi in­formasi. Itulah yang sudah dilakukan Badan Kepegawa­ian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bogor. Sejak tahun 2009, mereka mulai membuat Sistem Informasi dan Manajemen Pegawai (SIMPEG).

Sistem ini merupakan sistem yang memudahkan pelayanan kepada pegawai, serta memberikan pelay­anan informasi kepegawaian Pemerintah Kota Bogor kepada siapapun yang memerlukan. Data secara lebih cepat dan ringkas bisa diperoleh melalui satu sistem terintegrasi.

***

Bogor Green Room (BGR)

Setiap akhir pecan, Kota Bogor kedatangan sekitar 200 ribu wisatawan. Seperti yang terjadi sepanjang 3 hari libur panjang beberapa pekan lalu. Jumlah orang sebanyak itu tentu bisa membuat Kota Bogor menjadi tidak nyaman, karena antara lain kemacetan bisa se­makin parah.

”Supaya wisatawan merasa puas selama berada di Bogor, maka kami harus berusaha membuat suasana kota terasa lebih nyaman,” kata Walikota Bogor Bima Arya pada saat memaparkan program digitalisasi yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Bogor, pada forum Masyarakat Digital, yang diselenggarakan di Mall Kota Casablanca, Jakarta, Rabu (05/05/2015) lalu.

Menurut Bima, kenyamanan kota terukur antara lain dari kebersihan dan keamanan selain kemudahan informasi dan kemacetan lalu lintas yang bisa diurai. Untuk membuat kota senyaman itu, suasana Kota Bo­gor terus dipantau dari Bogor Green Room (BGR) yang berada di Balaikota Bogor.

”Dari ruangan itu, kami antara lain bisa meman­tau suasana lalu lintas dan kebersihan kota, supaya bisa segera ditangani apabila ada problem di situ,” lan­jutnya. Bahkan, Walikota bisa mengetahui situasi kota hanya melalui gadget. Sebab, di berbagai penjuru kota sudah terpasang sekitar 40 CCTV yang memantau selu­ruh pergerakan dan aktivitas masyarakat.

Bogor Green Room ini dikembangkan di bawah kerja sama antara Telkomsel, PT Telkom, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Pemerintah Kota (Pem­kot) Bogor yang berlokasi di ruang rapat III Balai Kota.

Menurut Walikota Bogor Bima Arya, layanan Bo­gor Kota Cerdas itu meliputi layanan transportasi, Glob­al Positioning System (GPS), layanan statistik kepegawa­ian, dan layanan aspirasi. ”Smart System Platform ini dikembangkan oleh ITB untuk menjawab kebutuhan terhadap sistem informasi cerdas,” tutur Bima.

Fungsi utama Smart System Platform ini juga, ka­tanya, berada pada integrasi sistem informasi dan lay­anan-layanan yang ada saat ini, maupun di masa depan, di mana keberhasilan smart city tetap membutuhkan komponen masyarakat dan kebijakan pemerintah.

Alhasil, digitalisasi sebuah program pemerintah baik pusat maupun daerah untuk saat ini sudah meru­pakan keniscayaan, bukan hanya sebuah pilihan. Ter­batasnya kecepatan informasi pada media konvensional seperti koran, televisi, radio, dan majalah membuat masyarakat memilih lebih aktif berselancar di dunia in­ternet, dan semakin familiar dengan sistem IT. (*)