Untitled-7BOGOR, TODAY – Sebanyak tujuh kegiatan di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat 2015 sebesar Rp 2,43 miliar tidak terserap. Keseluruhannya didominasi pemban­gunan ruang kelas SMPN dan SMKN.

Kasi Sarana dan Prasarana pada Disdik Kabupaten Bogor, An­war Anggana menjelaskan, tidak terserapnya APBD Provinsi Jabar itu lantaran sebagian besar diantara­nya telah dikerjakan menggunakan APBD Kabupaten Bogor.

“Ya, karena bisa di bangun den­gan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK), jadi tidak diserap. Kan tidak boleh ada duplikasi. Akhirnya, ban­tuan itu dikembalikan ke kas daerah provinsi,” kata Anwar kepada Bogor Today, Kamis (21/1/2016).

Alasan lain tidak terserapnya Bantuan Provinsi ini tidak tersedi­anya lahan yang dibutuhkan untuk menambah ruang kelas baru. Sep­erti yang terjadi pada pembangu­nan ruang kelas baru SMKN Bo­jonggede sebesar Rp 540 juta.

“Karena memang tidak ada la­hannya. Jadi anggaran dari provinsi ini memang sama sekali tidak terser­ap. Kami dikasih segitu, ya dikemba­likannya segitu juga,” lanjut Anwar.

Data yang dihimpun Bogor To­day, selain SMKN Bojonggede, ada juga pembangunan ruang kelas baru SMKN 1 Puncak Cisarua sebe­sar Rp 540 juta, kemudian SMPN 2 Parung, SMPN 2 Leuwisadeng, SMPN 3 Cileungsi dan pembangu­nan ruang kelas baru SMPN 4 Cib­inong masing-masing Rp 270 juta.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi mengungkapkan, tidak menyerap APBD Provinsi ini meru­pakan langkah tepat. Menurutnya, jika terlalu banyak risiko, lebih baik, bantuan-bantuan diluar APBD Ka­bupaten Bogor, tidak perlu diserap.

“Nah, kan ini memang sudah ada sebelumnya, jadi wajar saja tidak diserap. Kalau bisa dikerjakan dengan uang sendiri, lebih baik mengguna­kan uang sendiri. Toh, ini tidak akan berpengaruh ke banprov di tahun mendatang,” tegas politisi Golkar itu.

Ia pun mengkritisi belanja mod­al pada dinas pimpinan Dace Supri­yadi hanya terserap 86,26 persen.

Dari anggaran belanja modal Rp 359,4 miliar, menimbulkan SiLPA Rp 49,373 miliar. Hal itu disebabkan antara lain oleh kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebesar Rp 13,395 miliar.

Menurutnya, ini terjadi lanta­ran terlambatnya proses perenca­naan pembangunan yang berakibat pada lambatnya proses lelang yang barus dilakukan di semester dua ta­hun anggaran.

“Ya untuk tidak terjadi lagi, harus matang perencanaan di awal tahun. Jangan di pertengahn tahun. Karena proses pengerjaannya nanti mepet dan tidak selesai,” tukas Wawan.

(Rishad Noviansyah)