BOGOR TODAY – Adanya covid19 di Kota Bogor membuat metode pembelajaran di sekolah melakukan sistem jarak jauh atau sistem dalam jaringan (daring). Namun, dengan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring ternyata banyak dikeluhkan oleh siswa maupun orang tua lantaran harus membeli pulsa atau kouta internet tiap hari.

Di sisi lain, mereka juga mempunyai kebutuhan seperti membeli kebutuhan pokok dan lain sebagianya. Otomatis mereka pun harus membagi antara kebutuhan pokok dan kebutuhan belajar bagi anaknya, sedangkan penghasilan mereka tidak menentu, bahkan banyak yang menengah ke bawah.

Adanya keluhan tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor harus memutar otak agar penerapan PJJ dapat diterapkan dengan baik. Apalagi, Disdik melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD), Maman Suherman mengatakan, bahwa siswa yang tidak bisa mengikuti PJJ atau daring di Kota Bogor itu ada sekitar 10,5 persen.

“Menurut laporan para pengawas SD yang tidak bisa daring itu ada sekitar 10,5 persen. Artinya dari 200 ribu siswa SD se-Kota Bogor mungkin ada dua ribu-an lebih yang tidak bisa daring,” kata Maman kepada BogorToday, Kamis (30/7/2020).

Maman menjelaskan, siswa yang tidak bisa daring tersebut rata-rata keterbatasan ekonomi dalam hal ini membeli pulsa atau kouta internet. Selain itu, tidak memiliki fasilitas handphone android dan juga jaringan internet yang tidak bisa diakses. “Bahkan ada juga mereka (orang tua siswa, red) hanya memiliki satu hp sedangkan kebutuhan belajar untuk anak-anaknya lebih dari satu orang, misalnya anaknya itu ada yang sekolah SD, SMP hingga SMA,” ujarnya.

Sebagai solusinya, kata Maman, maka harus ditunjang menggunakan dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN dan hal ini pun sudah sesuai arahan Mendikbud. Untuk itu, pihaknya akan menindaklanjuti ke manajer BOS APBN yang dikelola oleh Kepala Bidang SMP Disdik.

“Setelah kita dengar langsung dari Pak Menteri, ya kita akan tindaklanjuti di manajer BOS APBN. Tapi manajer BOS APBN itu bukan di saya, tetapi di Bu Arni Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Bogor,” katanya.

Maman juga mengungkapkan, selain untuk membeli pulsa atau kouta internet, dana BOS pun bisa dialokasikan untuk membeli smartphone untuk siswa yang betul-betul tidak mampu. Namun, semua itu berdasarkan verifikasi dan kesepakatan bersama hasil dari rapat antara disdik, pengawas dan para kepala sekolah.

“Nah, permasalah ini nanti kita akan bawa di rapat-rapat bersama kepala dinas, pengawas dan juga para kepala sekolah. Jadi di situ akan kita bahas dan mendata siapa-siapa saja siswa yang betul-betul tidak bisa daring, termasuk nantinya di dana BOS bisa untul dibelikab smartphone,” tandasnya. (Heri)