BOGOR TODAY – Hasil kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ke Kota Bogor menjadi catatan penting untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, terlebih bagi Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Sebab, kunjungan Mendikbud itu untuk mendengarkan langsung aspirasi permasalahan pendidikan yang terjadi di Kota Bogor, salah satunya soal pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring yang menjadi kendala para orang tua siswa dalam pengadaan pembelian kouta internet.

Menurut Nadiem, untuk memenuhi PPJ yang membutuhkan kouta internet itu bisa dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN.

“Saat ini dana BOS APBN bisa dialokasikan untuk memfasilitasi kouta internet, karena untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran jarak jauh atau daring. Jadi fleksibilitas ya bisa digunakan untuk pulsa atau kouta,” kata Nadiem saat mengunjungi SDN Polisi 1 Bogor, Kamis (30/7/2020).

Mendapat informasi tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar, Maman Suherman mengaku akan menindaklanjuti ke manajer BOS APBN yang dikelola oleh Bidang SMP.

“Setelah kita dengar langsung dari Pak Menteri, ya kita akan tindaklanjuti di manajer BOS APBN. Tapi manajer BOS APBN itu bukan di saya, tetapi di Bu Arni Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kota Bogor,” ujar Maman kepada BogorToday, usai menghadiri kunjungan Mendikbud di SDN Polisi 1 Bogor.

Maman mengatakan, untuk fasilitas atau jaringan internet (Wifi, red) di sekolah-sekolah harus membelinya menggunakan anggaran BOS. Tujuanya, yaitu supaya guru-guru bisa mengakses atau tetap bisa memberikan materi pembelajaran dengan metode jarak jauh atau daring dari sekolah.

Namun saat ini, lanjut Maman, diperkuat kembali yaitu bagi siswa maupun orang tuanya yang tidak sanggup membeli kouta atau pulsa maka bisa dialokasikan melalui BOS APBN.

“Bu Rita selaku Plt Kepala Disdik sudah memberikan gambaran SPJ-nya seperti apa ketika dibelikan pulsa dan beliau sudah punya solusi,” katanya.

Masih kata Maman, bahwa anggaran BOS untuk memfasilitasi siswa dalam memenuhi PJJ itu tidak bisa disamakan dengan seluruh sekolah yang ada di Kota Bogor. Sebab, jumlah atau by name by addres di sekolah itu tidak sama dan dia mencontohkan jumlah siswa yang masuk kategori tidak mampu di SDN Polisi dengan SDN Ciranjang pastinya berbeda dan mungkin di SDN Ciranjang lebih banyak siswa yang kategorinya tidak bisa belajar dengan daring lantaran keterbatasan ekonomi.

“Jadi, sekarang ini kita dari disdik akan mendata terlebih dahulu siapa-siapa saja siswa yang tidak bisa daring dan kemarin sudah kita bahas bersama Bappeda, termasuk dari BOS juga nanti bisa dari situ,” kata Maman.

Ditanya kapan akan dimulai memfasilitasi terhadap siswa siswi di seluruh Kota Bogor yang bersumber dari dana BOS tersebut, Maman mengatakan, bahwa pihaknya belum bisa memastikan kapan akan dimulainya, karena hal ini akan dibahas melalui rapat bersama dinas dan juga kepala sekolah. (Heri)