Untitled-6SEPERTI adagium yang sering tertulis, yang paling memilukan bukan ketika bencana terjadi, tapi malapetaka yang mengikutinya berhati-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun kemudian.

Oleh: TEUKU KEMAL FASYA
Penulis adalah anggota Dewan Pakar Nahdlatul Ulama Aceh

Demikian pula ben­cana sosial akibat konflik intoleransi. Kepedihan bukan saat kebencian dan kesetanan itu muncul, tapi efek yang ditimbulkan kemudian.

Ia memendar di ruang dan waktu lain dengan korban-korban tak bernama lainnya dan pelaku-pelaku baru dengan motif-motif yang lebih bervariasi.

Jika melihat kasus Tolikara, Papua 17 Juli lalu, tidak berhenti di pedalaman Papua itu semata. Kasus intoleransi itu menyebar ke tempat lain dan meledak di Sing­kil pada Aceh 13 Oktober 2015.

Bahkan sebelum kasus yang memancing reaksi nasional dan internasional itu muncul, sempat ada satu kasus yang sunyi pem­beritaaan, yaitu “terbakarnya” sebuah Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) di Singkil pada 18 Agustus 2015. Meskipun polisi menutup kasus itu sebagai masalah “korslet arus listrik”, banyak pihak yang meragukannya hanya sebagai faktor kecelakaan.

Tidak berhenti di situ, aksi in­toleransi juga merebak di lokasi lain dengan spektrum yang berbeda.

Walikota Bogor Bima Arya mengeluarkan surat edaran pela­rangan merayakan Asyura bagi umat Syiah pada 23 Oktober. Meskipun tidak mengeluarkan surat edaran, Ridwan Kamil, wa­likota Bandung juga ikut menim­pali dengan celotehan bernuansa diskriminatif: “Saya Sunni dan tidak suka Syiah”.

Epidemik Sektarian

Tidak hanya berhenti pada kasus Tolikara dan Singkil, aksi-aksi intoleransi juga menyebar ke daerah-daerah lain di Indonesia.

Di Manokwari, 29 Oktober lalu, ribuan massa turun ke jalan menolak rencana pembangunan mesjid di Andai, Manokwari. Se­baran poster-poster yang berte­baran dalam aksi damai (?) itu mengeksplisitkan Manokwari se­bagai Kota Injil yang harus dihor­mati oleh umat lainnya.

Intoleransi adalah penyakit menular ganas yang bisa menye­bar cepat tanpa terkendali. Dae­rah-daerah yang dikenal sebagai kota cinta pun, karena perbe­daan dan keberagaman bisa ber­kumpul dalam kemesraaan, sep­erti Manado dan Kupang, bisa ditimbuhi penyakit epidemik ini.

Tiba-tiba kita merasa ada banyak sekali masalah yang muncul akibat pengelolaan perbedaan agama dan keyakinan yang salah. Relasi warga dan anak bangsa tersekat pada tembok mayoritas-minoritas.

Kemajemukan Indonesia yang menjadi teladan bagi negara-negara lain, tiba-tiba hilang aura kecantikannya.

Jika kita boleh menunjuk tanggung-jawab, elite dan pe­mimpin politiklah yang pertama sekali patut disalahkan.

Metamorfosis aksi intoleransi saat ini mengambil ruang yang lebih lokal. Sisi negatif otonomi daerah adalah peluang melahir­kan kepala daerah secara prose­dural demokratis, tapi sayangnya kurang memiliki pengetahuan atas keberagaman.

Termasuk juga kurangnya ke­mampuan mengelola kemajemu­kan dan tidak sigap dengan ren­cana kontigensi mengatasi konflik bernuansa agama, primordial, dan keyakinan.

Kita tak meragukan kualitas intelejensia Bima Arya dan Rid­wan Kamil, dua tokoh muda yang menjadi pioner dan cukup populer di kalangan remaja. Mereka sosok tampan dan menjadi keka­sih media.

Namun kesadaran kontigensi dan watak kebangsaan kerap lan­cung ketika berhadapan dengan penanganan kasus-kasus kru­sial bernuansa agama. Kebijakan Bima Arya yang melarang per­ayaan Asyura bagi jamaah Syiah karena takut muncul benturan konflik dengan organisasi-organ­isasi Islam garis keras adalah buk­ti lemahnya kepemimpinan. Ia tidak kuasa menjamin keamanan dan kesetaraan di depan hukum bagi seluruh warga.

Demikian pula favoritisme pada Sunni yang ditunjukkan Rid­wan Kamil adalah bukti kalutnya pemimpin yang takut tidak pop­uler. Karena gentar oleh tuduhan sebagai pendukung Syiah seperti yang diembuskan selama ini, ia malah memilih menjadi sep­erti kata Karl Marx, “the egoistic man”: menyembunyikan realitas penindasan dan hanya mengejar kepentingan dan keuntungan diri sendiri.

Sikap pemimpin seperti ini, alih-alih menjadi pengayom war­ga dan pelindung kota, malah “menjauhkan individu dari indi­vidu lain dan individu dengan ko­munitas”, sehingga tercerai-berai tanpa ikatan legal dan proteksi sebagai warga (Robertus Robert dan Hendrik Boli Tobi, 2014 : 25).

Akhirnya publik pun ber­tanya, bagaimana bisa karir pen­didikan doktoral dari Australian National University yang dimiliki Bima Arya dan masteral dari Uni­versity of California Ridwan Ka­mil, termasuk pengalaman mer­eka sebagai dosen di perguruan tinggi ternama tidak membekas pada watak pemerintahan untuk berlaku adil pada semua warga?

Tesis klasik membuktikan, kesarjanaan setinggi apapun ti­dak selalu segaris-lurus dengan karakter kecendekiawanan dan intelektualisme seseorang. Sebab seperti kata Prof. Daoed Joesoef, menjadi intelektual tidak ada sekolahnya.

Ia adalah pertarungan berat di gurun pasir, jalan menanjak untuk mau mengalahkan presti­siusme, egoisme, dan hedonisme demi memenangkan universal­isme, humanisme, dan keadilan di dunia.

Menyembunyikan Otentisitas

Problem lain dari konflik intoleransi adalah munculnya kes­adaran agama tidak otentik melalui pelbagai media dan pengajian.

Situs-situs anonim dan infor­masi tanpa sumber di internet ikut menjadi arang pengetahuan anti-toleransi. Surat pembelaan Aliansi Nasional Anti Syi’ah (AN­NAS) Bogor yang mengecam su­rat teguran Komnas HAM terkait surat edaran walikota Bogor men­jadi salah bukti distorsi pengeta­huan tentang Islam.

Dalam surat itu ANNAS me­nyebut “Syiah adalah sekte sesat dan keluar dari Islam secara asasi”, menjadi bukti berjalan­nya propaganda pemecah-belah umat Islam. Demikian pula ruju­kan Sidang Putusan Majelis Ula­ma Indonesia (MUI) pada 7 Maret 1984 yang terdapat dalam surat ANNAS, “Syiah sebagai ajaran sesat” adalah manipulasi literasi dokumen. Padahal dokumen asli MUI 1984 tidak menggunakan satu kata pun yang menyesatkan Syiah, kecuali penjelasan bahwa paradigma dan metode Syiah dalam beberapa hal berbeda dengan Ahlul Sunnah Wal Jamaah (Sunni).

Sekiranya sejarah dibentang­kan dengan benar dapat dilihat bahwa keberadaan Syiah sebagai mazhab dalam Islam adalah pasti. Syiah bahkan tertua, jauh lebih tua dari Sunni.

Titik tekan perbedaan Syiah – Sunni secara historis lebih ban­yak dipicu persaingan politik, an­tara sosok Ali ibn Abi Thalib (599 – 661) sebagai khalifah – yang ke­mudian diidentikkan figur utama dalam teologi Syiah -dengan tokoh-tokoh seperti Thalhah ibn Abdullah, Zubeir ibn Awwam, dan Muawwiyah ibn Abi Sofyan sebagai representasi Sunni, pada momentum politik suksesi.

Kalaupun ada perbedaan teo­logis, hal itu masih dalam orbit khazanah Islam. Kaum Syiah tidak mengingkari lima rukun Islam. Perbedaan hanya pada perlakuan waktu shalat, jumlah zakat yang diwajibkan, perbedaan waktu berbuka puasa, dan perbedaan sebagian rukun dan wajib haji.

Posisi Al Quran tidak digu­gat, hanya perbedaan metode hermeunetis. Yang agak banyak ketika memperlakukan hadist. Kalangan Sunni menggunakan kodifikasi Bukhari dan Muslim, sedangkan kalangan Syiah meng­gunakan Kitab Al-Kafi (Abdul Mo­qsith, “Sunni, Syiah, Kita”, Tem­po, 3-9 September 2012).

Namun, lembaran sejarah sudah dibuka dengan konflik berdarah sejak pertama. Konflik Sunni-Syiah dipicu oleh prahara pembunuhan Ali oleh tebasan pedang Abdurrahman ibn Mul­jam, sosok muslim ekstrem taat yang melakukan motif pem­bunuhan karena uang dan wanita.

Aksi yang bibit historisnya jauh dari unsur teologis itu tum­buh dalam pohon waktu menjadi buah teologis di kalangan umat Islam seperti kita saksikan di banyak tempat di Timur-Tengah pasca pengebomam WTC 21 Sep­tember 2001, penghancuran Al Qaeda dan Taliban di Afganistan, dan penjungkalan kekuasaan Sad­dam Hussein di Irak pada 2006.

Terakhir, konflik di Suriah se­jak 2011-2012 juga menjadi momen­tum penyebaran propaganda kon­flik Sunni-Syiah di seluruh dunia.

Beberapa penelitian dan penerbitan, memperlihatkan ke­banyakan konflik anti-Syiah bu­kan realitas alamiah, tapi dipicu politik konspirasi dan kemiliteran skala global yang melibatkan Amerika Serikat dan negara anti-Syiah seperti Arab Saudi.

Keterlibatan intelejen Amerika seperti CIA dan NSA ter­ungkap dalam buku John Perkins (Confessions of an Economic Hit Man, The Secret History of American Empire), Dr. Michael Brant (A Plan to Devide and Destroy the Theology), kes­aksian Edward Snowden, dan proyek Wikileaks Julian Assange.

Sebagian besar upaya intele­jen itu berpusat pada aksi distorsi tentang Syiah dan membangun opini Syiah bukan bagian dari du­nia Islam.

Wartawan cum peneliti, So­lahudin, penulis buku NII sam­pai JI: Salafy Jihadisme di Indo­nesia (2011), memperlihatkan bagaimana alur logistik dan pro­paganda anti-Syiah di Indonesia disponsori terutama oleh Arab Saudi melalui penyebaran paham Wahabisme.

Meskipun demikian, pelbagai sentimen sektarianisme-primor­dialisme itu tidak boleh dibiarkan hidup apalagi mekar di negara yang menganut Pancasila ini.

Normativitas dan aktualisasi Pancasila seharusnya dimulai dari pemimpin yang tidak mem­biarkan ekstremisme sektarian hidup dan memecah-belah integ­ritas bangsa dan kohesivitas sosial yang sejak awal memang telah beragam.

Seharusnya pemimpin di Indonesia, dari level nasional hingga lokal bisa menjadi mo­tor pencegah memanasnya ru­ang publik dan sosial akibat efek rumah kaca intoleransi.

Sumber: satu harapan.com