Ismet Ali
Trainer SDM Perusahaan
Banyak orang meraguÂkan kemampuan Jokowi mengatur keuangan negara (APBN) secara efisien. Pasalnya beberapa presÂiden sebelumnya hampir selalu tidak efisien mengatur APBN. TerÂlalu banyak pihak yang ingin terliÂbat mengatur untuk kepentingan masing-masing. Termasuk beberaÂpa anggota legeslatif (DPR) malah ikutan menjadi eksekutor menÂcairkan APBN. Akibatnya BappeÂnas sering menemukan inefisiensi APBN mencapai 30-40 persen seÂtiap tahunnya. Bayangkan berapa nilai rupiah pemborosan APBN itu?.
Kekuatan Jokowi memang pada kesederhanaanya. Dia yakin setiap masalah bisa diselesaikan secara sederhana, bertahap dan baik. Penyelesian secara sederhana harus selalu berujung pada kepentdisiplin untuk selalu menjadi lebih ingan masyarakat yang membutuhÂkan. Ketika pemerintah melakukanÂnya dengan benar sesuai kebutuhan masyarakat maka masyarakat pun akan terlibat menjaga proyek-proyek yang meningkatkan kesejahteraan mereka. Â
Monitoring dan evaluasi (MONEV) memang harus dilakuÂkan oleh aparat pemerintah mulai dari kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai kementrian. MeÂlalui sidang kabinet minggu lalu, Jokowi meminta efisiensi APBN harus dilakukan dengan melakuÂkan revitalisasi peran setiap aparat pemerintah dalam penyaluran dana APBN.
Kalau pemerintahan sebelumnya pencairan anggaran harus meleÂwati dirjen dan aparat dibawahnya, maka mulai 2016 Jokowi meminta agar dana APBN yang sudah diangÂgarkan harus langsung diberikan kepada yang membutuhkan sesuai target anggarannya. Dirjen dan aparatnya tidak lagi harus menÂgatur pencairannya. Tujuannya efiensi waktu dan efisiensi anggaÂran. Peran dirjen dan aparat lebih menjalankan fungsi motivasi, moniÂtoring dan evaluasi. Biarkan rakyat yang membutuhkan yang bertangÂgung jawab. Kalaupun nanti terjadi penyimpangan (inefiensi) maka piÂhak yang bertanggung jawab pun menjadi jelas.
Kepemimpinan efisiensi angÂgaran saat ini memang sangat dibuÂtuhkan Indonesia. Harus diterapÂkan mulai dari provinsi, kabupaten dan kotamadya. Perilaku masyaraÂkat pun harus berubah dari hanya mengusulkan proyek-proyek menÂjadi harus memiliki akuntabilitas merawatnya dengan efisien. Aparat pemerintah cukup sebagai penÂgayom, melakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga pemerintah dan masyarakat menjadi efisien dan produktif.