ismet-ali-1Ismet Ali
Trainer SDM Perusahaan

Banyak orang meragu­kan kemampuan Jokowi mengatur keuangan negara (APBN) secara efisien. Pasalnya beberapa pres­iden sebelumnya hampir selalu tidak efisien mengatur APBN. Ter­lalu banyak pihak yang ingin terli­bat mengatur untuk kepentingan masing-masing. Termasuk bebera­pa anggota legeslatif (DPR) malah ikutan menjadi eksekutor men­cairkan APBN. Akibatnya Bappe­nas sering menemukan inefisiensi APBN mencapai 30-40 persen se­tiap tahunnya. Bayangkan berapa nilai rupiah pemborosan APBN itu?.

Kekuatan Jokowi memang pada kesederhanaanya. Dia yakin setiap masalah bisa diselesaikan secara sederhana, bertahap dan baik. Penyelesian secara sederhana harus selalu berujung pada kepentdisiplin untuk selalu menjadi lebih ingan masyarakat yang membutuh­kan. Ketika pemerintah melakukan­nya dengan benar sesuai kebutuhan masyarakat maka masyarakat pun akan terlibat menjaga proyek-proyek yang meningkatkan kesejahteraan mereka. ­

BACA JUGA :  Takjil Segar dengan Blewah Pepaya yang Enak Cocok untuk Menu Bukber

Monitoring dan evaluasi (MONEV) memang harus dilaku­kan oleh aparat pemerintah mulai dari kecamatan, kabupaten kota, provinsi sampai kementrian. Me­lalui sidang kabinet minggu lalu, Jokowi meminta efisiensi APBN harus dilakukan dengan melaku­kan revitalisasi peran setiap aparat pemerintah dalam penyaluran dana APBN.

Kalau pemerintahan sebelumnya pencairan anggaran harus mele­wati dirjen dan aparat dibawahnya, maka mulai 2016 Jokowi meminta agar dana APBN yang sudah diang­garkan harus langsung diberikan kepada yang membutuhkan sesuai target anggarannya. Dirjen dan aparatnya tidak lagi harus men­gatur pencairannya. Tujuannya efiensi waktu dan efisiensi angga­ran. Peran dirjen dan aparat lebih menjalankan fungsi motivasi, moni­toring dan evaluasi. Biarkan rakyat yang membutuhkan yang bertang­gung jawab. Kalaupun nanti terjadi penyimpangan (inefiensi) maka pi­hak yang bertanggung jawab pun menjadi jelas.

BACA JUGA :  Minuman Segar dengan Es Krim Soda yang Praktis Mudah Dibuat

Kepemimpinan efisiensi ang­garan saat ini memang sangat dibu­tuhkan Indonesia. Harus diterap­kan mulai dari provinsi, kabupaten dan kotamadya. Perilaku masyara­kat pun harus berubah dari hanya mengusulkan proyek-proyek men­jadi harus memiliki akuntabilitas merawatnya dengan efisien. Aparat pemerintah cukup sebagai pen­gayom, melakukan monitoring dan evaluasi. Sehingga pemerintah dan masyarakat menjadi efisien dan produktif.

============================================================
============================================================
============================================================