JAKARTA, TODAY—Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Tanah Air pada Kuartal III tahun 2016 lebih rendah bila dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh cukup meyakinkan, 5,18 persen.
“Kuartal II tahun 2016, ekonomi kita tumbuh cukup tinggi. Untuk Kuartal III barang kali lebih rendah. Tapi kami sudah lakukan langkah persiapan agar tidak menciptakan kondisi yang seolah menurun,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di kantornya, Senin (24/10/2016).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Kuartal II tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia kokoh di angka 5,18 persen.
Angka ini setara dengan target pertumbuhan ekonomi secara tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016 sebesar 5,1 persen.
Sementara secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2016 berada di angka 5,04 persen. Pasalnya, pada kuartal I tahun 2016, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92 persen.
Terkait prediksi pertumbuhan ekonomi Kuartal III yang lebih rendah daripada kuartal II, Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan ekonomi global masih menjadi momok yang menghantui ekonomi nasional.
“Ekonomi global menjadi salah satu resiko yang membuat pelemahan di beberapa sektor ekonomi kita,” imbuh Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Tak cukup pelemahan yang datang dari lesunya ekonomi global, anjloknya harga sejumlah komoditas juga memberi imbas bagi sektor perdagangan komoditas yang terpaksa ikut terseret turun.
Namun, Sri Mulyani mengungkapkan, lesunya perdagangan komoditas tak merata di seluruh pelosok Indonesia. Pengaruh pelemahan rupanya memberi dampak yang berbeda-beda di tiap daerah. “Komoditas yang paling terpukul adalah komoditas yang dihasilkan daerah, seperti Kalimantan. Sementara, Sulawesi masih positif. Kemudian, Jawa dan Sumatera masih sama,” jelas perempuan yang juga menduduki Menkeu di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Untuk harga komoditas yang belum bergairah, pemerintah memastikan akan melakukan indentifikasi sektor usaha untuk menjamin proses intermediasi yang dapat dilakukan lembaga keuangan bank hingga pasar modal.
“Pasar modal masih memiliki minat, baik di domestik atau luar untuk menghasilkan dana untuk ekspansi perusahaan. Itu yang kami lakukan untuk antisipasi kuartal III dan kuartal IV,” terang Sri Mulyani.
Ia memastikan, hal ini telah disepakati dan akan dikejar melalui sinergi pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) secara konsisten.
Untuk diketahui, sampai akhir tahun, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi di angka 5,1 persen. Angka ini telah dipangkas pemerintah. Pasalnya, pada APBN 2016, pemerintah menetapkan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai angka 5,2 persen di akhir tahun.
Keuangan Terkendali
Sementara itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan stabilitas keuangan Indonesia sampai akhir tahun nanti masih baik dan terkendali. Hal ini tercermin dari kondisi sistem keuangan paruh kedua yang ditopang oleh sejumlah komponen.
“Kondisi stabilitas keuangan kuartal II 2016 baik dan terkendali terlihat dari menurunnya nilai tukar, membaiknya kinerja APBN sebagai langkah pemerintah dari sisi belanja, implementasi program pengampunan pajak maupun peningkatan perpajakan,” tutur Sri Mulyani Indrawati usai rapat dengan KSSK, Senin (24/10/2016).
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pemerintah terus melihat perbaikan kinerja pasar modal, kondisi lembaga keuangan yang masih terjaga dengan baik hingga konsistennya kebijakan yang diambil oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bidang fiskal.
“Kami lakukan perbandingan catatan dan obervasi serta bersama-sama sepakat menjaga sistem keuangan Indonesia agar tetap bisa berjalan baik, normal dan melakukan fungsi sebagai intermediari maupun dari sisi kemampuan juga kepercayaan terhadap prospek perekonomian Indonesia,” imbuh Sri Mulyani.
Namun demikian, Sri Mulyani mengungkapkan, KSSK juga mencermati beberapa hal yang memengaruhi sistem keuangan nasional hingga akhir tahun 2016, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
Dari dalam negeri, misalnya, KSSK melihat resiko dari kondisi intermediari lembaga jasa keuangan, termasuk peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peran intermediari tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang tengah mengalami tekanan dari luar.
“Saat ini, pertumbuhan ekonomi tertekanan oleh pelemahan perdagangan internasional dan harga komoditas yang masih rendah, serta penurunan eksposur utang korporasi,” jelasnya.
Faktor lain yang ikut memengaruhi stabilitas keuangan Indonesia, yaitu langkah-langkah yang dilakukan lembaga perbankan untuk memperbaiki industri perbankan dalam rangka mengantisipasi kredit macet atau Nonperforming Loan (NPL).
Sementara itu, faktor eksternal yang memengaruhi stabilitas keuangan nasional adalah imbas kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (Federal Reserve/Fed Rate), termasuk dampak keluarnya Inggris dari perserikatan Uni Eropa (Brexit). KSSK menilai, kedua faktor tersebut memberi tekanan pada pasar modal dan pasar surat utang negara (SUN).
“Sehingga, pertumbuhan ekonomi global di 2016 masih mengalami tekanan dan direvisi ke bawah. Diperkirakan, tahun depan juga masih mengalami tekanan dan proyeksi melemah atau belum pulih,” terang Sri Mulyani.
Imbasnya, harga komoditas masih tertekan seiring dengan perekonomian global yang masih melemah. Dari pasar Asia, KSSK menyebutkan, terus memantau pergerakan perkembangan ekonomi China supaya bisa mengantisipasi dampak lanjutan terhadap ekonomi Tanah Air.
Dari proyeksi tersebut, KSSK yang tergabung dari Kemenkeu, OJK, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan akan meningkatkan kepercayaan pasar agar menciptakan stabilitas sistem keuangan.
Stabilitas ini dibutuhkan sebagai sinyal positif dari pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan investasi, seperti yang diimpikan dan tengah dikejar pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
