BOGOR TODAYÂ – Sebanyak enam kelurahan terbaik se- Kota Bogor mengikuti ekspose kinerja aparat kelurahan dan masyarakat. Ekspose digelar di Kantor Kantor Badan PemberÂdayaan Masyarakat dan KeluÂarga Berencana (BPMKB) Kota Bogor, Jalan Ciwaringin Bogor, Senin (21/3/2016). Dari enam kelurahan, satu kelurahan akan dipilih untuk mewakili Kota BoÂgor untuk berlaga di Provinsi Jawa Barat.
Ekpose dilakukan oleh enam lurah dari kelurahan terbaik yang diusulkan kecamatan. YakÂni Kelurahan Ciparigi mewakili Kecamatan Bogor Utara, KeluÂrahan Babakan Pasar mewakili Kecamatan Bogor Tengah, KeluÂrahan Katulampa mewakili KeÂcamatan Bogor Timur, KelurahÂan Cikaret mewakili Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan MenÂteng mewakili Kecamatan Bogor Barat dan Kelurahan Cibadak mewakili Kelurahan Tanah SareÂal. Ekpose ini sekaligus penilaian terhadap evaluasi perkembanÂgan enam perwakilan kelurahan terpilih dari setiap kecamatan. Hal ini penting dilakukan sebÂagai alat memotivasi kelurahan agar menjadi lebih baik.
Kepala BPMKB Kota Bogor Fetty Qondarsah mengatakan, penilaian evaluasi kinerja diÂlakukan pada tiga bidang yakni Pemerintahan, Kewilayahan KeÂlurahaan dan Pemasyarakatan. Bidang pemerintah aspek yang dinilai mulai dari pemerintahan, kinerja, inisiatif, kreatifitas pemÂberdayaan masyarakat, keluraÂhan berbasis infromasi dan peleÂstarian budaya.
Bidang Kewilayahan KeluÂrahan mencangkup nilai idenÂtitas, batas wilayah, inovasi, tanggap dan siaga bencana serta pengaturan investasi. Bidang terakhir PemasyarakaÂtan penilaian dari aspek parÂtisipasi masyarakat, lembaga krmasyarakatan, pemberdayÂaan kesejahteran keluaraga, penertiban, pendidikan, keseÂhatan, ekonomi, peningkatan fasilitas masyatakat. “Tim peÂnilaian ada dari tim akademisi IPB dan juga Camat. Bagi KeÂlurahan terbaik akan diusulÂkan ke tingkat Provinsi Jawa Barat,†pungkas Fetty.
Dalam kesempatan itu WalikoÂta Bogor Bima Arya mengatakan tantangan paling berat berada di level kelurahan sebagai ujung tombak (pemerintah). Mulai dari isu teroris, narkoba, penyakit soÂsial hingga ketahanan warganya. Sumber daya manusianyapun terÂbatas dan lebih tidak ada adil lagi ketika ada dana untuk desa tetapi dana bagi perkembangan kelurahÂan kerap tidak ada. “Ditengah ketÂerbatasan itu kuncinya yakni keÂmasyarakatan,†ujar Bima dalam sambutannya.
(Yuska Apitya/*)
