PEMERINTAH Kabupaten Bogor belum bisa mengambil keputusan apapun sebagai langkah evaluasi atas hasil capaian serapan anggaran tahun 2015 yang memunculkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) hingga Rp 1,350 triliun.
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Bupati Bogor, Nurhayanti menjelaskan, evaluasi besar-besaran bakal dilakukan usai DPRD KaÂbupaten Bogor membahasa Laporan KeteranÂgan Pertanggungjawaban (LKPj) dalam Badan Anggaran (Banggar) yang jadwalnya baru akan ditentukan pada Senin (18/4/2016).
“Kita lihat dulu hasil pembahasan di DPRD seperti apa. Tapi, SiLPA itu tidak semata-mata karena kegagalan serapan anggaran. Tapi kan juga ada karena efisiensi dari pekerjaan-pekerjaan,†kata Nurhayanti, Rabu (13/4/2016).
Melihat tingginya SiLPA ini, ia pun bakal mengavaluasi semua aspek dan perangkat pemerintahan di Bumi Tegar Beriman. “Pastinya akan ada evaluasi. tapi bukan setahun sekali saya evaluasi. Saya juga rutin mengajak rapat koordiÂnasi kok hampir setiap bulan,†tukasnya.
Meski sektor Pendapatan Daerah terealisasi Rp 6,032 triliun dari target Rp 5,814 triliun, namun itu diÂtunjang dari besarnya dana perimbangan yang mencaÂpai 42,82 persen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 33,19 persen dan pendapaÂtan lain-lain 23,99 persen.
“Memang ketergantungan dari dana perimbangan sanÂgat tinggi. Ini yang harus kami gali lagi untuk mengoptimalÂkan sektor-sektor pendapatan lainnya. Tapi pendapatan kita ini, jauh lebih tinggi dari kabupaten/kota lainnya di Indonesia,†kata Nurhayanti.
SiLPA, kata Nurhayanti, paling besar dihasilkan oleh tidak terserapnya belanja daerah. Dari Rp 6,770 triliun belanja daerah, hanya terserap Rp 5,638 triliun. Alias meÂnyisakan Rp 1,132 triliun. Sementara sisanya berasal dari tunjangan profesi yang bersumber dari APBN dan tidak terserapnya dana bansos.
“Hibah bansos tidak terpenuhi karena tidak lengkapnya administrasi penerimannya. Selain itu, ada juga pengheÂmatan atau efisiensi penggunaan anggaran. Tapi memang ada juga kegiatan yang tidak direalisasikan dan diluncurÂkan pada tahun 2016 ini,†lanjutnya.
Sementara Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Adang Suptandar mengakui masih ada pekerjaan fisik di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak selesai atau gagal dikerjakan hingga diluncurkan ke taÂhun berikutnya. Ia pun tak menampik jika SiLPA 2015 sedikit lebih besar ketimbang tahun sebelumnya (pada 2014 Rp 1,1 triliun)
“Memang serapan belanja daerah kita belum maksimal. Seperti pengadaan fisik yang masih ada gagal hingga dilunÂcurkan ke tahun ini (2016). Makanya semua akan dievaluÂasi,†kata Adang.
