CIBINONG, TODAY– Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bo­gor meminta ketegasan Bupati Bogor, Nurhayanti untuk tegas menyikapi kosongnya jabatan wakil bupati. Pasalnya, kinerja Pemkab Bogor dianggap menu­run dalam dua tahun terakhir, akibat kosongnya kursi F 2.

“Masalah yang terjadi di Ka­bupaten Bogor akan sulit ditan­gani jika dipimpin satu orang saja. Makanya kita meminta Bupati Nurhayanti tegas soal wabup,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabu­paten Bogor, Ade Senjaya, Selasa (26/7/2016).

Menurutnya, DPRD telah siap 100 persen melaksanakan pemilihan wabup. Mulai dari perangkat hukum dan lainnya, kata dia, sudah tersedia. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat, bah­kan telah melayangkan surat kepada Bupati dan pimpinan DPRD, yang isinya masalah ke­kosongan wabup segera diakhiri.

“Mungkin kalau ada dua orang yang memimpin, SiLPA tidak akan lebih dari Rp 1 triliun, karena antara bupati dan wakil bupati bisa berbagi tugas. Di satu sisi, kami kasihan kepada Bu Yan­ti, karena diharuskan menyelesai­kan persoalan seorang diri, dari mulai kasus aksi unjuk rasa warga Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Puteri hingga aksi warga Kecama­tan Rumpin, yang menuntut per­baikan jalan,” ungkapnya.

Bagi Fraksi Demokrat, kata dia, tak masalah siapa pun orang yang akan mendampingi Bupati Nurhayanti hingga Desember 2018 mendatang. “Itu masalah lain, yang penting ada kejelasan dan ketegasan sikap dari bupati yang intinya meminta DPRD untuk melaksanakan proses pe­milihan. Siapa yang akan dipilih urusan nanti. Yang jelas, jangan sampai persiapan untuk hajatan telah lengkap, pestanya tak kun­jung jadi,” tegasnya

Terkait tingginya angka Sisa Lebih Pengggunaan Anggaran (SiLPA) dua tahun belakangan yang lebih dari Rp 1 triliun, Demokrat akan mendorong DPRD menggunakan hak inter­plasi kepada bupati.

“Hak interplasi bertujuan untuk meminta keterangan ke­pada Bupati Nurhayanti, soal alasan kenapa SiLPA sampai dua tahun anggaran masih tinggi. Parahnya, anggaran yang tidak terserap dan menjadi SiLPA itu untuk pembangunan infrastruk­tur seperti jalan,” ujarnya.

Selain itu, Demokrat juga mempertanyakan pengenda­pan APBD 2016 yang angkanya mencapai Rp 2,1 triliun. “Tahun anggaran 2016 ini kan sudah memasuki semester kedua, tapi sungguh ironis sekali serapan anggaran untuk sektor belanja publik atau langsung masih ren­dah. Ini kalau tidak ditanyakan, dikhawatirkan SiLPA tahun 2016 makin membengkak,” katanya.

Permadi Adjid, politisi PAN menambahkan, terkatung-katungnya pengisian jabatan wabup ini lantaran tidak adanya ketegasan sikap dari Bupati. “Pasca bertemuan di Hotel As­ton, Kota Bogor, sampai seka­rang, Koalisi Kerahmatan yang menjadi pengusung Rachmat Yasin dan Nurhayanti pada Pe­milihan Bupati (Pilbup) tahun 2013 lalu belum pernah bertemu lagi, kami ingin bupati segera memanggil para pimpinan par­pol koalisi,” ungkapnya.

Eko Syaiful Rohman, Ang­gota Fraksi PKS menilai, seper­tinya jabatan wakil bupati akan dikosongkan hingga berakhirnya masa bhakti Bupati Nurhayanti, Desember 2018 mendatang. “Ka­lau Bu Yanti butuh pendamping, pastinya sudah meminta kepada DPRD. Namun Bu Yanti sampai saat ini belum bersikap tegas,” ujarnya. (Rishad Noviansyah)

loading...