CIBINONG, TODAY– Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bo­gor meminta ketegasan Bupati Bogor, Nurhayanti untuk tegas menyikapi kosongnya jabatan wakil bupati. Pasalnya, kinerja Pemkab Bogor dianggap menu­run dalam dua tahun terakhir, akibat kosongnya kursi F 2.

“Masalah yang terjadi di Ka­bupaten Bogor akan sulit ditan­gani jika dipimpin satu orang saja. Makanya kita meminta Bupati Nurhayanti tegas soal wabup,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabu­paten Bogor, Ade Senjaya, Selasa (26/7/2016).

Menurutnya, DPRD telah siap 100 persen melaksanakan pemilihan wabup. Mulai dari perangkat hukum dan lainnya, kata dia, sudah tersedia. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Barat, bah­kan telah melayangkan surat kepada Bupati dan pimpinan DPRD, yang isinya masalah ke­kosongan wabup segera diakhiri.

BACA JUGA :  55 ASN Pemkot Bogor Dilantik, Dedie Rachim: Beri Pelayanan Terbaik untuk Masyarakat

“Mungkin kalau ada dua orang yang memimpin, SiLPA tidak akan lebih dari Rp 1 triliun, karena antara bupati dan wakil bupati bisa berbagi tugas. Di satu sisi, kami kasihan kepada Bu Yan­ti, karena diharuskan menyelesai­kan persoalan seorang diri, dari mulai kasus aksi unjuk rasa warga Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Puteri hingga aksi warga Kecama­tan Rumpin, yang menuntut per­baikan jalan,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Pj. Bupati Bogor Apresiasi Kadin Laksanakan Pasar Murah Kendalikan Laju Inflasi Daerah

Bagi Fraksi Demokrat, kata dia, tak masalah siapa pun orang yang akan mendampingi Bupati Nurhayanti hingga Desember 2018 mendatang. “Itu masalah lain, yang penting ada kejelasan dan ketegasan sikap dari bupati yang intinya meminta DPRD untuk melaksanakan proses pe­milihan. Siapa yang akan dipilih urusan nanti. Yang jelas, jangan sampai persiapan untuk hajatan telah lengkap, pestanya tak kun­jung jadi,” tegasnya

============================================================
============================================================
============================================================