DITINGGALKANNYA Golkar dan PPP oleh enam anggota partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kerahmatan untuk membahas pengisian Wakil Bupati Bogor, dinilai sebagai langkah tepat oleh Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaedillah Badrun.
RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]
Menurutnya, Koalisi KerÂahmatan yang sejatinya dipimpin PPP itu, telah gaÂgal dalam berkonsolidasi untuk memunculkan dua nama bakal calon wakil bupati untuk mendampingi Nurhayanti hingga akhir masa jabatan 2018 mendatang.
“Koalisi itu gagal mencairkan keÂbekuan untuk memunculkan dua nama sebagai bakal calon bupati. Khusus PPP dan Golkar, mereka harus legowo. Soalnya, perÂpecahan di internal mereÂka, telah menyandera kepentingan masyarakat banyak,†ujar UbaeÂdillah saat dihubungi Bogor Today, Rabu (20/1/2016).
Ego politik, kata pria yang disapa Ubae ini, juga harus ditinggalÂkan. Mengingat sudah tidak ada lagi permasalahan tentang mekanisme atau belum adanya dasar hukum yang selalu menjadi alasan kalangan legislatif menÂcari F 2.
“Mereka harus mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Kan suÂdah tidak ada masalah lagi. Dasar hukum dan sebagainya sudah selesai. Jadi, tungÂgu apalagi? Segera lakukan pemilihan,†tandasnya.
Ia pun menilai, inisiatif partai-parÂtai diluar Golkar dan PPP dalam memÂbahas wabup beberapa waktu lalu paÂtut dilakukan. Mengingat kursi F 2 cukup krusial di Bumi Tegar Beriman dengan penduduk 5,4 juta jiwa, namun hanÂya dipimpin satu orang.
“Ini bisa jadi solusi supata Ibu Nurhayanti punya pendamping di sisa masa jabatannya. Jadi, tanpa PPP dan Golkar, pemilihan wabup saya rasa bisa tetap berjalan kok. KaÂlau tetap mau dilibatkan, dua partai itu harus legowo,†tukasnya.
PPP dan Golkar Bicara
Menanggapi itu, Ketua DPW PPP, Ade Munawaraoh Yanwar (AMY), yang juga sempat digadang-gadang jadi calon terkuat mendampingi Nurhayanti, menÂgatakan jika pertemuan yang dilakukan Hanura, Nasdem, Demokrat, PKB, PKPI dan Gerindra hanyalah perteÂmuan biasa.
“Itu kan cuma pertemuan biasa. BuÂkan resmi. Kalau bukan resmi, PPP ditÂinggalkan juga tidak apa-apa,†AMY.
Ia menambahkan, rapat resmi dalam pembahasan ini, haruslah ketua koalisi yang mengundang dan harus dihadiri lengkap seluruh anggota partai koalisi.
“Kalau rapat resmi, anggota harus lengkap dan ketua koalisi yang mengunÂdang rapat nanti,†lanjutnya.
Ditanyakan, kapan digelar rapat seÂcara resmi, ia pun tidak bisa memastiÂkan. “Nanti kalau teman-teman koalisi sudah siap semua. Intinya, kalau anggota tidak lengkap, tidak bisa digelar pemiliÂhan,†tandasnya.
Setali tiga uang dengan AMY, Ketua DPD Golkar, Ade Ruhandi pun menegasÂkan pertemuan itu hanyalah dinamika politik yang harus diapresiasi anggota koalisi lainnya. Pertemuan itu juga diÂanggapnya hanya sebagai silaturahmi.
“Kalau silaturahmi kan sama siapa saja boleh. Saya juga suka diajak. Tapi karena sibuk, makanya teÂman-tean saja deh ngobÂrol,†katanya.
Ditanyakan kapan target wabup akan terisi, lagi-lagi pria yang kerap disapa Jaro Ade ini tidak bisa memastikannya. “Ya tunggu saja. Nanti pasti kita duduk berÂsama secara resmi,†pungkasnya. (*)