ilustrasi-wbupDITINGGALKANNYA Golkar dan PPP oleh enam anggota partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kerahmatan untuk membahas pengisian Wakil Bupati Bogor, dinilai sebagai langkah tepat oleh Pengamat Politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubaedillah Badrun.

RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Menurutnya, Koalisi Ker­ahmatan yang sejatinya dipimpin PPP itu, telah ga­gal dalam berkonsolidasi untuk memunculkan dua nama bakal calon wakil bupati untuk mendampingi Nurhayanti hingga akhir masa jabatan 2018 mendatang.

“Koalisi itu gagal mencairkan ke­bekuan untuk memunculkan dua nama sebagai bakal calon bupati. Khusus PPP dan Golkar, mereka harus legowo. Soalnya, per­pecahan di internal mere­ka, telah menyandera kepentingan masyarakat banyak,” ujar Ubae­dillah saat dihubungi Bogor Today, Rabu (20/1/2016).

Ego politik, kata pria yang disapa Ubae ini, juga harus ditinggal­kan. Mengingat sudah tidak ada lagi permasalahan tentang mekanisme atau belum adanya dasar hukum yang selalu menjadi alasan kalangan legislatif men­cari F 2.

“Mereka harus mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Kan su­dah tidak ada masalah lagi. Dasar hukum dan sebagainya sudah selesai. Jadi, tung­gu apalagi? Segera lakukan pemilihan,” tandasnya.

BACA JUGA :  Masyarakat Diberikan Pemahaman Epilepsi Oleh RSUD Leuwiliang

Ia pun menilai, inisiatif partai-par­tai diluar Golkar dan PPP dalam mem­bahas wabup beberapa waktu lalu pa­tut dilakukan. Mengingat kursi F 2 cukup krusial di Bumi Tegar Beriman dengan penduduk 5,4 juta jiwa, namun han­ya dipimpin satu orang.

“Ini bisa jadi solusi supata Ibu Nurhayanti punya pendamping di sisa masa jabatannya. Jadi, tanpa PPP dan Golkar, pemilihan wabup saya rasa bisa tetap berjalan kok. Ka­lau tetap mau dilibatkan, dua partai itu harus legowo,” tukasnya.

PPP dan Golkar Bicara

Menanggapi itu, Ketua DPW PPP, Ade Munawaraoh Yanwar (AMY), yang juga sempat digadang-gadang jadi calon terkuat mendampingi Nurhayanti, men­gatakan jika pertemuan yang dilakukan Hanura, Nasdem, Demokrat, PKB, PKPI dan Gerindra hanyalah perte­muan biasa.

“Itu kan cuma pertemuan biasa. Bu­kan resmi. Kalau bukan resmi, PPP dit­inggalkan juga tidak apa-apa,” AMY.

BACA JUGA :  Pemkab Bogor Bahas Optimalisasi Pemanfaatan Command Center 

Ia menambahkan, rapat resmi dalam pembahasan ini, haruslah ketua koalisi yang mengundang dan harus dihadiri lengkap seluruh anggota partai koalisi.

“Kalau rapat resmi, anggota harus lengkap dan ketua koalisi yang mengun­dang rapat nanti,” lanjutnya.

Ditanyakan, kapan digelar rapat se­cara resmi, ia pun tidak bisa memasti­kan. “Nanti kalau teman-teman koalisi sudah siap semua. Intinya, kalau anggota tidak lengkap, tidak bisa digelar pemili­han,” tandasnya.

Setali tiga uang dengan AMY, Ketua DPD Golkar, Ade Ruhandi pun menegas­kan pertemuan itu hanyalah dinamika politik yang harus diapresiasi anggota koalisi lainnya. Pertemuan itu juga di­anggapnya hanya sebagai silaturahmi.

“Kalau silaturahmi kan sama siapa saja boleh. Saya juga suka diajak. Tapi karena sibuk, makanya te­man-tean saja deh ngob­rol,” katanya.

Ditanyakan kapan target wabup akan terisi, lagi-lagi pria yang kerap disapa Jaro Ade ini tidak bisa memastikannya. “Ya tunggu saja. Nanti pasti kita duduk ber­sama secara resmi,” pungkasnya. (*)

============================================================
============================================================
============================================================