JAKARTA TODAY – Gubernur Jakarta Anies Baswedan menyindir pemerintah pusat soal penanganan virus corona. Dia menyoroti sikap Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hingga Presiden Joko Widodo (jokowi).

Hal ini disampaikan Anies saat diwawancarai eksklusif oleh media dari Australia, The Sidney Morning Herald  dan The Age. Tulisan itu berjudul ‘Tak diperbolehkan melakukan pengetesan: gubernur Jakarta melakukan pelacakan COVID-19 pada Januari’, terbit pada 7 Mei 2020.

Sindiran pertama adalah soal pengetesan virus Corona itu sendiri. Anies mengaku sudah melakukan pelacakan kasus virus Corona itu sejak Januari 2020. Saat itu, bahkan istilah COVID-19 belum dikenal.

“Kami sudah melakukan pertemuan dengan semua rumah sakit di Jakarta, menyampaikan kepada mereka mengenai apa yang saat itu kita sebut sebagai ‘pneumonia Wuhan’, saat itu belum ada COVID,” kata Anies, dikutip dari The Sydney Morning Herald dari situsnya, Senin (11/5/2020).

Anies mengatakan pertemuan dengan rumah sakit-rumah sakit untuk membahas ‘pneumonia Wuhan’ sudah dilakukan sejak 6 Januari, setelah adanya informasi mengenai kasus pertama di Wuhan.

Jumlah orang yang sakit pneumonia Wuhan ternyata semakin banyak dari hari ke hari. Namun permintaan untuk melakukan pengetesan oleh pihak labratorium Pemerintah Provinsi Jakarta ditolak pemerintah pusat.

“Saat angkanya mulai naik terus, saat itu pula kami tidak diperbolehkan untuk melakukan pengetesan. Jadi ketika kami punya kasus, kami kirim sampelnya ke laboratorium (pemerintah) pusat. Kemudian, laboratorium nasional itu akan menginformasikan hasilnya, apakah positif atau negatif. Hingga akhir Februari, kami bertanya-tanya kenapa semuanya negatif?” kata Anies.

Sindiran ketiga adalah perihal mudik. Anies berpendapat seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang mudik lebih awal dibanding yang dia lakukan.

Sebagaimana diketahui, keputusan larangan mudik disampaikan pada 21 April dan berlaku pada 24 April (dengan segala syarat dan ketentuannya). Bila mudik dilarang lebih awal, maka penularan COVID-19 ke daerah-daerah lain bisa dicegah. Kini sudah ada 1,6 juta orang dari Jakarta yang mudik ke provinsi-provinsi lainnya. Untuk mencegah wabah COVID-19 gelombang kedua pada akhir Mei, Anies akan menutup arus balik mudik. Dia tidak khawatir dianggap bersikap berlebihan.

“Saya tidak khawatir dengan apa yang media sosial katakan soal kebijakan kami, saya lebih khawatir dengan apa yang sejarawan akan tulis di masa depan mengenai kebijakan kami,” ujar Anies. (net)