Menkes-Nila-MoeloekINSTRUKSI Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kasus peredaran vaksin palsu segera dituntaskan, langsung ditindaklanjuti Bareskrim Mabes Polri bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kemarin malam, satgas menggerebek gudang pemasaran vaksin palsu di sebuah klinik di Ciracas, Jalan Raya Jakarta-Bogor, Jakarta Timur.

YUSKA APITYA AJI
[email protected]

Menteri Kesehatan Re­publik Indonesia Nilla F Moeloek, bersama Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ari Dono mendatangi klinik yang men­jadi tempat penyebaran vaksin palsu di Jalan Raya Centex, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (30/6/2016). Di tem­pat itu, selain polisi yang meng­gelar prarekonstruksi,beberapa bayi yang diduga menjadi korban kem­bali diberikan vaksin.

“Kedatangan ini karena kita sudah buat Satgas penanganan vaksin palsu, yang terdiri dari petugas Bareskrim, Kemenk­es, dan juga Badan POM, Ikatan Dokter Anak Indonesia juga akan bekerja sama dengan kita. Makanya begitu kita dapat kabar dari Bareskrim, yang mengatakan di sini ada pemakaian vaksin palsu, langsung kami tinjau,” kata Nilla, Kamis (30/6/2016) siang.

Menurut Nilla, pihaknya akan melakukan pengecekan terkait dampak yang timbul akibat pemakaian vaksin palsu. Di situ juga pihaknya memberi­kan vaksin ulang kepada para bayi yang sebelumnya diberikan vaksin palsu oleh klinik tersebut. “Jadi kita cek perbedaan antara yang menggunakan vaksin im­por yang diduga palsu dengan vaksin yang diberikan pemerintah secara gra­tis. Dan kami masih meneliti lagi terkait dampaknya. Jadi belum bisa merincikan lebih detail,” ujarnya.

Sementara itu, Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Ari Dono, memastikan vaksin palsu sudah beredar di tujuh wilayah di seluruh Indonesia. Meski demikian, ia enggan merinci tempat-tempat yang menjadi sasaran pemasa­ran vaksin ilegal tersebut selain di Beka­si dan Jakarta Timur. “Selain di Bekasi dan Jakarta Timur, ada di tujuh wilayah lain yang menjadi tempat penyebaran vaksin palsu. Kita sisir Jabodetabek,” ujarnya, kemarin siang.

Ari menambahkan, khusus pengung­kapan vaksin palsu di Klinik Elly, tempat tersebut baru ditemukan kemarin oleh penyidik. Sebab itu, ia mengajak Menk­es, Nilla F Moeloek untuk melakukan pengecekan ke lokasi. “Untuk yang di sini, baru kita ungkap kemarin, kita ajak Menkes untuk pengecekan,” imbuhnya.

Kamis (30/6/2016) dini hari, Bareskrim menggerebek Klinik Bidan Monagu Elly Novita di Jalan Centex Raya, RT 05/11, Ciracas, Jakarta Timur karena diduga memasarkan vaksin pal­su. Saat ini Bareskrim tengah mengin­vestigasi tujuh wilayah lagi yang diduga turut menjadi distributor vaksin palsu. “Kami masih investigasi dari yang kema­rin (klinik Bidan Elly),” kata Ari. Menu­rut Ari vaksin palsu yang dijual di Klinik Bidan Elly antara lain Hepatitis, BCG, dan tetanus.

Sementara, Menteri Kesehatan Nina F Moeloek mengatakan pihaknya tak menetapkan maraknya peredaran vaksin palsu menjadi kejadian luar biasa (KLB). Kementerian Kesehatan akan melakukan sejumlah langkah untuk mencegah agar kejadian ini tak berulang.

“Sampai sekarang kalau Kementeri­an Kesehatan kalau ada KLB, kementeri­an akan turun dan akan memagari agar diulangi lagi, agar penyakitnya ditekan. Kalau ini tidak (KLB),” kata Nila.

Kementerian Kesehatan juga akan menggiatkan kampanye ten­tang vaksin ke puskesmas-puskesmas. Terkait tempat yang menjadi dis­tributor vaksin palsu, Kementerian Kesehatan akan menunggu hasil peny­elidikan Bareskrim. “Kami menunggu penyelidikan dari Bareskrim. Kalau ada tempat yang seperti ini. Kami akan datangi,” tandasnya.

Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Vak­sin Palsu untuk melacak para korban vaksin palsu. Pemerintah akan me­nentukan langkah penanggulangan selanjutnya saat para korban sudah ditemukan. “Saya mau secepatnya (ditemukan),” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya, di Mabes Pol­ri, kemarin.

Soal sejauh mana pergerakan Sat­gas melacak para korban, Agung men­gatakan masih berjalan. Agung ber­janji, apabila semua data korban dari vaksinasi telah ditemukan, pihak-pihak terkait akan segera menentukan tindak lanjutnya. Ia memaparkan, ada bebera­pa langkah untuk menemukan korban vaksinasi tersebut. Mula-mula, Satgas akan memetakan aliran distribusi dan peredaran vaksin palsu. Selanjutnya klinik, rumah sakit, ataupun rumah ber­salin di lokasi itu diperiksa.

Jika terindikasi ada peredaran vaksin palsu pada fasilitas kesehatan terkait, bayi dan balita yang pernah divaksin di tempat tersebut kemudian ditelusuri untuk kemudian ditindaklan­juti. “Kita akan identifikasi saat itu bi­dannya seperti apa sehingga bisa dilihat vaksin palsu itu terdistribusi di mana. Kalau itu ada di tempat klinik dia, kita akan mencari sampai di mana. Kita li­hat apakah dia tahu palsu apa tidak,” kata Agung.

Kasus vaksin palsu mulanya dite­lusuri kepolisian menyusul laporan tewasnya seorang anak selepas dii­munisasi. Pada Mei lalu, seorang dis­tributor vaksin palsu di Bekasi ke­mudian ditangkap. Salah satu lokasi produksi vaksin palsu tersebut diger­ebek di Tangerang Selatan, Banten. Sejauh ini, Bareskrim Polri telah menangkap 16 orang terkait produksi dan distribusi vaksin palsu tersebut di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Praktik produksi vaksin palsu disebut telah dimulai sejak 2003 dengan keuntungan Rp 25 juta per pekan.

Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah mengung­kapkan indikasi peredaran vaksin palsu pada 28 sarana kesehatan yang melaku­kan pengadaan vaksin di luar jalur resmi Kemenkes. Sebanyak 28 sarana pelay­anan kesehatan yang membeli vaksin di luar jalur resmi itu berada di kota-kota besar, seperti Palu, Sulawesi Tengah; Pekanbaru, Riau; Serang, Banten; Band­ung, Jawa Barat; Surabaya, Jawa Timur; Yogyakarta, DIY; Denpasar, Bali; Mata­ram, NTB; dan area Jabodetabek.

Sarana-sarana kesehatan itu um­umnya merupakan rumah sakit swasta, klinik, dan rumah sakit bersalin. Di antara produk vaksin yang dipalsukan adalah vaksin Engerix B, vaksin Pedia­cel, vaksin Eruvax B, dan vaksin Tripa­cel. Kemudian, vaksin PPDRT23, vaksin Penta-Bio, vaksin TT, dan vaksin cam­pak. Selain itu, vaksin hepatitis B, vak­sin polio bOPV, vaksin BCG, dan vaksin Harvix.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelumnya juga telah merencanakan pemberian vaksin ulang kepada anak-anak korban vaksin palsu. Direktur Jen­deral Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Maura Linda Sitanggang, menyatakan, satgas akan membawa dokter anak untuk melihat aspek dampak kesehatan bagi anak-anak di lokasi peredaran vaksin palsu. “Kalau nggak menimbulkan kekebalan, akan (kami) vaksin ulang. Kami siap berikan vaksin gratis,” ujar Linda.

Sedangkan, Direktur Pengawasan Produksi Produk Terapetik BPOM Togi Junice Hutadjulu, mengatakan, lem­baganya bakal kewalahan bila harus melakukan razia atau pemeriksaan se­cara serentak pada ribuan apotek. Se­bab itu, BPOM mendorong masyarakat melaporkan indikasi peredaran vaksin palsu.

Dia menjelaskan, apotek sedianya tidak boleh menjual vaksin. Sebab, jalur distribusi dan penjualan vaksin harus melalui mekanisme cold chain. Dalam arti, vaksin harus selalu ditempatkan dalam alat pendingin khusus (cold stor­age), bukan kulkas biasa. “Jadi, kalau ada masyarakat yang curiga atau ini, misalnya, di apotek rakyat jual vak­sin yang itu kan sudah melanggar per­aturan. Enggak boleh mengedarkan atau menyalurkan vaksin. Itu laporkan saja kepada kami, biar petugas kami laporkan penelusuran,” kata Togi Ju­nice Hutadjulu, kemarin. Dengan lapo­ran masyarakat, kata Togi, pemeriksaan BPOM bisa lebih terarah.

BPOM mengklaim, sudah mende­teksi peredaran vaksin palsu setidaknya sejak delapan tahun lalu. Menurut Togi, hingga kini pihaknya terus menelusuri rumah sakit atau klinik yang mengada­kan vaksin dari pedagang besar farmasi resmi atau di luar jalur resmi Kemenkes. Jumlah 28 sarana yang sebelumnya dite­mukan, lanjut Togi, masih berkemung­kinan bertambah.(*/ed:Mina)

 

loading...