CIBINONG TODAY – Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat belum menjadi prioritas pemerintah pusat. Meski sudah masuk dalam amanat presiden, pencabutan moratorium DOB hingga saat ini belum dilakukan.
Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan Perwakilan Rakyat Daerah, Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Budi S Sudarmadi mengatakan, kondisi APBN yang belum stabil, menjadi salah satu penyebabnya.
“Kondisi APBN seperti ini, kelihatannya prioritas yang lain dulu, bukan DOB,” kata Budi kepada saat menunjungi Kabupaten Bogor, Rabu (13/11/2019).
Dia juga belum bisa memastikan calon DOB seperti Kabupaten Bogor Barat, yang telah memilki amanat presiden sejak lama, akan diproses kembali atau tidak.
“Bogor masuk ampres yang lama kan. Sementara kebijakan masih moratorium. Andaikan yang sudah keluar ampres diproses kembali? Kan kita semua kan nggak tahu,” jelas Budi.
Meski begitu, kata Budi, bagi daerah yang mulai menyiapkan anggaran persiapan DOB, tidak lah masalah. Karena semua tergantung daripada arahan Presiden Joko Widodo.
“Ya kalau ada persiapan, siap-siap saja dulu lah. Saat ini kab masih moratorium. Kita tunggu saja arahan dari Pak Presiden,” tegas Budi.
