JAKARTA, TODAY—PT Pertamina (Persero) tengah mengupayakan agar seluruh daerah terdepan, terluar, dan terpencil di Indonesia bisa merasakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sama dengan harga normal di wilayah lainnya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan berkurangnya ketimpangan harga-harga di wilayah timur Indonesia.
“Besok saya akan resmikan satu harga BBM di Papua yang dilaksanakan di kabupaten Yahukimo. Selama ini ada ketidakadilan masalah BBM. Di Jawa harga hanya Rp 6.450 per liter, tetapi di Papua bisa 50.000 sampai Rp 100.000 per liter seperti di Puncak Jaya. Saya tidak bisa melihat begitu. Kalau di Jawa harganya Rp 6.450 per liter, di seluruh wilayah Indonesia juga harus sama, di barat, di tengah dan di timur harus sama,” tegas Presiden, kemarin.
“Ketika hal itu dilakukan, saya dilapori Dirut Pertamina. Pak kalau di Papua harganya Rp 6.500 kerugian banyak sekali, tetapi saya katakan ini bukan masalah untung rugi, sehingga saya perintahkan kepada Menteri carikan solusinya. Kurang lebih sama harganya dengan di Jawa,” lanjut Jokowi.
Menurut Jokowi, untuk menutup kerugian itu bisa dipakai hasil keuntungan dari penjualan BBM di wilayah barat. “Kalau harganya di Jawa Rp 6.450 per liter maka di Papua harus sama, kalau dari wilayah Barat untung di wilayah Timur rugi, maka bisa saling menutupi,” ujar Presiden.
Pada kesempatan itu presiden berharap, dengan adanya harga BBM yang sama dan kecukupan daya listrik akan menumbuhkan pergerakan ekonomi masyarakat. “Jika harga BBM di Papua murah dan kebutuhan listrik sudah mencukupi maka akan tumbuh pergerakan ekonomi dan kita harapkan apa yang sudah kita rancang bisa terjadi. Tetapi itu juga tergantung masyarakatnya sendiri. Masyarakat harus bisa menyongsong peluang-peluang yang ada, dengan harga BBM yang murah dan tersedianya listrik. Peluang usaha industri dan membuat usah-usaha kecil,” tutur Jokowi.
Pertamina sendiri memiliki misi untuk memenuhi BBM satu harga di delapan wilayah di Papua yang memiliki harga BBM di atas rata-rata harga nasional, mulai dari Rp 60.000-Rp 100.000 per liternya.
Delapan wilayah tersebut di antaranya pegunungan Arfak di Papua Barat, Illaga di Kabupaten Puncak, Kabupaten Tolikora, Yahukimo, Nduga, Memberamo Tengah, Memberamo Jaya, dan Kab Intan Jaya. Daerah-daerah ini kerap sulit diakses baik via laut, sungai, darat maupun udara untuk tujuan pengiriman BBM tersebut.
Untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut, sampai saat ini Pertamina telah menginvestasikan tiga buah pesawat air tractor yang akan mengangkut BBM ke wilayah-wilayah pegunungan dan beberapa moda transportasi pengangkut BBM lainnya untuk menjangkau jenis wilayah lainnya.
Adapun biaya untuk suplai BBM ke seluruh wilayah tersebut menjadi tanggung jawab (subsidi) dari Pertamina. Hal ini disebut dengan subsidi silang, yang mana keuntungan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia digunakan untuk mensubsidi ongkos angkut BBM di wilayah terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia.
“Jadi ini cross subsidi. Karena kalau tidak cross subsidi, tidak bisa harganya sama. Karena cost transportasinya jauh lebih mahal. Tapi alhamdulillah, kita dengan teamwork, BUMN efisiensi, dan hadir untuk negeri, kita bisa merealisasikan impian kita bahwa di Papua harganya bisa satu. Pertamina untungnya sudah banyak, jadi harus ngasih subsidi ke yang sulit,” ujar Menteri BUMN, Rini Soemarno.
“Dan ini betul-betul pertama kali sejak kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa harga BBM bisa sama secara nasional di Papua,” tambahnya.
Dengan harga BBM yang turun jauh dan sama secara nasional ini, maka biaya-biaya logistik diharapkan bisa lebih murah sehingga harga-harga barang lain ikut turun, sehingga masyarakat Indonesia di wilayah terpencil bisa mengejar ketertinggalannya.
“Saya yakin dengan demikian mampu banyak melakukan hal bagi masyarakat, membantu masyarakat yang kurang mampu, kurang beruntung, yang tadinya tempatnya tidak terjangkau,” pungkasnya.
Sebagai informasi, rencananya Program BBM Satu Harga ini akan diresmikan Jokowi di Yahukimo pada Selasa (18/10/2016). Dalam kunjungannya, Jokowi juga akan meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang juga menjadi perhatiannya sejak awal menjadi Presiden. Harga BBM yang tidak merata kerap membuat ekonomi wilayah tersebut stagnan.
PT Pertamina (Persero) mengemban tugas khusus dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjawab masalah tersebut. Dengan konsep program BBM satu harga, Pertamina diharapkan mampu merambah wilayah-wilayah tersebut dengan penyediaan Agen Penyalur Minyak dan Subsidi (APMS), dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Harga-harga di lembaga penyaluran tersebut akan sama dengan wilayah Indonesia lainnya, dengan Pertamina dibebankan menanggung ongkos angkut hingga lokasi SPBU maupun APMS di mana pun berada.
Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang pada kesempatan yang sama mengatakan, dengan berbagai langkah yang ditempuh Pertamina saat ini, diharapkan pada 2017 mendatang, seluruh wilayah Indonesia dapat merasakan BBM satu harga sama seperti harga nasional.
Hal ini didukung dengan sejumlah investasi yang telah disiapkan Pertamina seperti penyediaan pesawat khusus pengangkut BBM ke wilayah pegunungan, dan penyediaan APMS ke beberapa wilayah terdepan, terluar dan terpencil di Indonesia lainnya. “Jadi tetap kita konsepnya 3T. Wilayah terdepan, seperti perbatasan di Entikong, Sambas. Dari sisi apapun kalau bisa kita nggak kalah, nggak cuma BBM tapi jalan juga. Lalu wilayah terluar, wilayah Indonesia tapi jauh dari mana-mana seperti di Natuna. Dan ketiga, wilayah terpencil yang nggak ada akses, seperti puncak, Ilaga, Intan Jaya,” jelasnya.
“Papua 2016 ini sudah selesai. Kalimantan cuma di Kaltara (Nunukan dan lainnya). Fokus berikutnya ke Maluku. 2017 bisa BBM satu harga secara nasional,” pungkasnya.
“Masih ada 8 wilayah yang tidak tembus (tidak ada APMS atau SPBU). Konsekuensinya pasti akhirnya harga dari SPBU, dibawa tambah angkut, makanya ada daerah yang Rp 20.000/liter, ada yang sampai Rp 60.000/liter, bahkan ada yang sampai Rp 100.000/liter,” tandasnya.(Yuska Apitya)
