Haris Minta Dukungan Presiden

KOORDINATOR Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengklaim masih punya banyak data terkait dengan tuduhan Freddy Budiman tentang ada anggota Badan Narkotika Nasional (BNN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ikut melindungi operasi gembong narkoba tersebut.

YUSKA APITYA AJI
[email protected]

Saya akan buka itu, tapi saya dan teman-teman koalisi masyarakat antimafia narkoba butuh jami­nan yang kuat dari Presiden den­gan siapa dan bagaimana data yang kami berikan nanti akan ditindaklan­juti,” ujar Haris, Jumat (5/8/2016).

Haris mengaku khawatir, bila diberi­kan kepada pihak-pihak tertentu, data tersebut hanya akan digunakan dasar memecat aparat-aparat penegak hukum yang berada di level bawah. “Kami enggak mau itu. Kami kan pengen buka, bongkar itu semua,’’ katanya.

Selain itu, Haris mengusulkan tim in­vestigasi independen dibentuk oleh Pres­iden Joko Widodo. “Tim ini diberi mandat yang cukup untuk bisa mengakses (data) karena ada banyak petunjuk yang bisa diolah,” ujarnya.

Apalagi, menurut dia, ada banyak laporan dari masyarakat yang mengungkapkan ada banyak

parat penegak hukum yang mem­bekingi dan mengambil keuntungan dari kasus-kasus narkoba. “Ada orang pakai narkoba yang semestinya dihu­kum malah dibebaskan dengan minta uang.” ujarnya.

Sebelumnya, Haris Azhar dil­aporkan oleh BNN, TNI, dan Polri ke Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Haris juga dinilai telah melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Trans­aksi Elektronik.

Haris dilaporkan ke polisi menyu­sul pernyataannya di media menge­nai tuduhan Freddy Budiman yang menyatakan BNN, TNI, dan Polri ikut melindungi operasi gembong narkoba tersebut. Belakangan, Pemuda Panca Marga atau organisasi keturunan vet­eran TNI dan Polri juga melaporkan­nya ke polisi.

Haris juga mengklaim bahwa ke­benaran pernyataan gembong narko­ba Freddy Budiman yang dipublika­sikannya, mulai terkonfirmasi. “Dari informasi dan dokumen-dokumen yang muncul sudah mulai terlihat gu­ritanya,” ujar Haris.

Menurut dia, berdasarkan data yang dikumpulkannya, garis penyeb­aran oknum-oknum yang menyokong distribusi, menggunakan, maupun menghindarkan pemakai narkoba dari proses hukum sudah mulai men­emui titik terang.

Haris juga mengklaim beberapa informasi yang diberikannya sudah dikonfirmasi oleh institusi terkait. Menurut dia, belum lama ini kepoli­sian telah merilis nama dua polisi yang terbukti menerima uang dari Freddy Budiman. “Keduanya sudah dihukum beberapa tahun lalu, tapi kok baru diumumkan sekarang ya,” sambungnya.

Kementerian Hukum dan HAM juga telah mengkonfirmasi kebenaran informasi Haris bahwa Kepala Lapas Nusakambangan, Liberty Sitinjak, mendapat tekanan untuk mencabut CCTV di ruang tahanan Freddy. “Sudah dikonfirmasi Kumham, kok,” ujar Haris.

Dalam testimoni Freddy yang dibuat Haris, disebutkan bahwa gem­bong narkoba itu menyuap anggota BNN, TNI, dan kepolisian untuk mel­ancarkan bisnisnya. Akibat publikasi itu, BNN dan TNI melaporkan Haris ke polisi dengan tuduhan mencemar­kan nama baik.

Haris mengatakan, reaksi ketiga institusi yang emosional tersebut se­dikit-banyak membuktikan ketiganya mengakui adanya kebenaran dalam kesaksian Freddy Budiman. “Soal pel­aporan itu, saya sudah siap. Tim law­yer siap, tim kajian hukum siap, tim data juga siap,” ujarnya.