Berita-3---crop-(3)

JAKARTA, Today – Penggunaan sistem teknologi informasi yang baik dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah dapat menghemat anggaran hingga 30 persen. Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan negara dapat melakukan penghematan hingga Rp795 triliun dari penggunaan sistem dan pengawasan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa. Jumlah tersebut sekitar 30 persen dari total pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah bersama BUMN dengan nilai mencapai Rp2.650 triliun “Pengadaan barang di LKPP yang mencapai Rp300 triliun, saya pernah lihat bisa dilakukan efisiensi hingga 10 persen, dan kalau ditangani secara profesional, dengan sistem pengawasan yang baik b i s a t e r j a d i e f i s i e n s i hingga 30 persen,” katanya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5/2015). P r e s i d e n Jokowi menuturkan sistem informasi seperti e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, pajak online, dan e-audit dapat mencegah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Sistem tersebut juga dapat menjadi tembok yang menutup kesempatan korupsi, karena dapat dipantau oleh seluruh pihak. Dengan sistem tersebut juga akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menindak oknum yang ketahuan berupaya mengakali sistem tersebut. “Sistem yang baik akan menjadi tembok yang besar dalam p e n c e g a h a n korupsi. Kalau masih ada yang melomp a t i p a g a r itu, silakan pene g a k a n h u k u m . Langsung gebuk saja,” ujarnya. Sementara itu, Andrinof Chaniago, menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara on line. Saat ini, baru Rp300 triliun, dari total Rp800 triliun pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan melalui LKPP. “Kalau melihat persentasenya, saat ini sudah cukup besar dan meningkat. Akan tetapi ini akan terus kami tingkatkan, kecuali untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan TNI dan Badan Intelijen Negara,” ucapnya.

BACA JUGA :  Ciptakan Pilkada Damai dan Kondusif, Pj. Bupati Bogor Ikuti Arahan Kemendagri RI Melalui Zoom Meeting

(Adil | net)

============================================================
============================================================
============================================================