Untitled-9NASIB Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat (KBB) kini terkatung-katung. Saat Pemerintah Kabupaten Bogor telah rampung menyiapkan segala prosedur administratif, pemerintah pusat dalam hal ini DPR RI, belum juga mengesahkan DOB itu lantaran adanya moratorium akibat pelemahan ekonomi global yang berimbas pada Indonesia.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Selagi menunggu pen­cabutan moratorium, sesuai dengan undang-undang, Pemkab Bo­gor sebagai induk, mesti mendampingi hingga DOB bisa mandiri, khususnya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tata kelola pemerintahan.

“Selagi menunggu, Pemkab Bogor mesti memprioritaskan pada program pembangunan in­frastruktur. Karena di Kabupaten Bogor wilayah barat itu, sangat minim infrastruktur, jadi mesti itu yang sekarang disiapkan oleh kabupaten induk,” singkat Pengamat Tata Kota dari Uni­versitas Trisakti, Yayat Supriatna saat dihubungi Bogor Today, Se­lasa (12/7/2016).

Terpisah, Ketua DPRD Ka­bupaten Bogor Ade Ruhandi pun sependapat dengan Yayat. Menurutnya, Kabupaten Bogor memang bakal terus mendamp­ingi DOB yang terdiri dari 16 ke­camatan itu. Sesuai dengan UU 23 tahun 2014.

“Ya kan memang begitu. Menurut undang-undang yang baru ini, DOB masih menjadi tanggung jawab pemerintah in­duk setidaknya dalam tiga tahun ke depan. Saat ini, pemekaran juga masih menunggu RPP un­dang-undang yang baru. Mudah-mudahan tidak lama lagi selesai,” kata Ade Ruhandi.

Politisi Golkar itu mengaku, telah berkoordinasi dengan jaja­ran presidium pemekaran Bogor Barat untuk mengajukan surat agar DPRD Kabupaten Bogor memfasilitasi audiensi dengan pimpinan DPR RI.

“Saya masih menunggu. Tu­juan audiensinya untuk memper­tanyakan apa yang jadi kendala tersendatnya DOB KBB,” kata pria yang akrab disapa Jaro Ade itu.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Ade Komarudin mengungkap­kan, moratorium DOB baru akan dicabut jika keuangan Indonesia membaik. Namun, politisi Golkar itu tak memiliki bayangan harus sampai kapan menunggu keuan­gan Bumi Pertiwi bisa membaik.

“Saat ini sedang moratorium karena imbas dari memburuknya perekonomian dunia yang berim­bas pada Indonesia. Sekarang sih hanya tinggal menunggu waktu saja kapan moratorium itu di­cabut,” kata pria yang akrab dis­apa Akom saat mengungjungi Ka­bupaten Bogor, akhir pekan lalu.

Menurut Akom secara ad­ministrasi, DOB Kabupaten Bo­gor Barat tak lagi ada masalah. “Administrasi sudah aman. Dengan jumlah penduduk Ka­bupaten Bogor yang mencapai 5,4 juta jiwa, pemekaran wilayah semakin relevan. Tapi sekarang harus menunggu dulu hingga kaungan kita (Indonesia) mem­baik,” tukasnya.

 

loading...