BOGOR, TODAY—Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat memperkirakan nilai investasi mencapai Rp 90 triliun-Rp 96,3 triliun. Nilai investasi 2014, telah memicu Jawa Barat menÂjadi provinsi terbesar di Indonesia.
Nilai investasi yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) itu, diharapkan dapat lebih meningkat pada 2015 ini. Peningkatan diharapkan bisa mencapai 15% atau menjadi Rp115 triliun-Rp 120 triliun.
“Tidak menutup kemungkinan niÂlai investasi bisa melebihi target. KareÂna berbagai potensi masih berpelung untuk meningkatkan investasi usaha di Jawa Barat,†kata Kepala BPMPT Provinsi Jawa Barat, Dadang Mohamad Ma’soem, Kamis (28/5/2015).
Di sela-sela kegiatan Focus Discusion Group yang dilaksanakan di salah satu hoÂtel di Kota Sukabumi, Dadang Mohamad Ma’soem mengatakan, untuk mendorong pencapaian target telah dilakukan upaya. Salah satunya, membuat gerai-gerai di emÂpat wilayah kontributor terbesar.
Daerah dari realisasi nilai investasi yang diperoleh selama ini, tidak hanya kawasan industri di Bekasi, Karawang, maupun PurÂwakarta. Tapi bidikan BPMPT, kata Dadang, apalagi nanti Tol Cikampek-Palimanan (CiÂkapali) sudah beroperasi. “Kami sangat opÂtimistis nilai investasi akan semakin besar. Pembangunan Tol Cikapali akan berdamÂpak besar terhadap nilai investasi,†ujarnya.
BPMPT Provinsi Jawa Barat terus beruÂpaya menggenjot nilai. Satu di antaranya dengan memperkuat empat gerai pelayanÂan perizinan yang tersebar di Bogor, CireÂbon, Garut, dan Purwakarta.
“Peningkatan pelayanan itu merupakÂan bentuk komitmen kuat untuk mewujudÂkan kemudahan perizinan paralel kepada masyarakat,†ucapnya.
Penguatan pelayanan perizinan di empat gerai, kata Dadang Ma’soem, tidak terlepas adanya perubahan kebijakan Undang-UnÂdang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut diaÂtur perubahan beberapa perizinan yang diÂambilalih oleh pemerintah provinsi. “MisalÂnya rencana pengambilalihan SMA dan SMK oleh pihak provinsi,†tambahnya.
Banyak inovasi yang mesti terus dilakuÂkan BPMPT agar penguatan layanan perÂizinan di empat gerai di Bogor, Cirebon, Garut, dan Purwakarta itu, kata Dadang Ma’soem, bisa maksimal melaui penguatan yang didukung pelayanan perizinan online. Pelayanan yang rencananya akan digulirÂkan pada Agustus 2015.
“Dengan adanya pelayanan perizÂinan online tersebut makan pemohon perizinan atau calon investor tak perlu repot-repot datang ke Bandung atau gerai untuk mendapatkan pelayanan. Mereka cuÂkup melakukan pendaftaran dari mana saja yang bisa diakses secara online,†tuturnya.
Dadang meyakini adanya sistem perizÂinan pararel berpola menyinergikan kebiÂjakan dan pelayanan perizinan serta penaÂnaman modal antarpemerintah kabupaten/kota dengan sistem pemerintah provinsi, maka setiap calon investor akan mendapatÂkan kemudahan informasi dan perizinan.
“Bahkan, sistem perizinan pararel ini bisa menjadi salah satu solusi menyikapi permasalahan yang timbul sebagai dampak terbitnya UU Nomor 23/2014 serta persiaÂpan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEÂAN (MEA) 2015,†katanya.
Rp8 Triliun Setahun
Sementara itu, nilai investasi di KabuÂpaten Bogor terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2014, Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPT-PM) menjaring Rp8 triliun. “Kita terus terang kalah bersaÂing dengan Bekasi, Karawang bahkan PurÂwakarta. Kenapa, karena tidak progresif mempersiapkan kawasan industri baru,†kata Bupati Bogor Hj Nurhayanti, Kamis (28/5/2015).
(Imam Bachtiar|Yuska Apitya)
