ISLAM DAN KETAHANAN PANGAN 

Oleh : Jojo Pegiat Sosial Keagamaan

(Mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Peranian- IPB)

 Isu pangan jadi tema yang hangat dibahas pada debat capres tahap kedua pada Minggu (17/02), disamping isu energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.  Pangan merupakan kebutuhan dasar (pokok)  dan hak asasi manusia, sehingga setiap individu berhak memperoleh pangan dengan jumlah layak, kandungan gizi yang cukup, mutu dan kebersihan  terjamin serta harga terjangkau.

Pemenuhan kebutuhan pangan seorang individu merupan hak pokok yang dijamin konstitusi. Negara harus hadir dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar termasuk pangan warganya, seperti tertuang dalam UUD 45. Demikian juga diperjelas Undang –Undang Pangan Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 12, ayat 1,2 dan 4. Secara garis besar dijelaskan bahwa kebutuhan konsumsi dan pangan individu dan rumah tangga secara berkelanjutan ditanggung pemerintah baik pusat ataupun daerah.

Indonesia disebut negeri ‘zamrud khatulistiwa’ dengan  sumber daya alam (SDA) berlimpah  (baik di laut ataupun darat). Berlimpahnya sumber daya alam  tersebut tidak serta merta berdampak pada ketahanan dan kedaulatan pangan kita, jika tidak diimbangi dengan sentuhan kebijakan yang tepat, inovasi teknologi, dan produktivitas di bidang pertanian, peternakan, ataupun hasil pangan di lautan.

Dahuri (2018) menyebutkan, kita menjadi peng­impor pangan terbesar ke­tiga di dunia. Setiap tahun kita mengimpor sedi­kit­nya 1 juta ton beras, 2 juta ton gula, 1,5 juta ton kedelai, 1,3 juta ton ja­gung, 10 juta ton gandum, 600.000 ekor sapi, dan 3 juta ton ga­ram. Sekitar 70 persen  buah-buah­an yang kini be­re­dar di pasar-pasar di selu­ruh Nusantara ber­asal dari impor. Lebih me­nye­sak­kan da­da, negara yang me­mi­liki po­tensi produksi per­ikan­an terbesar di dunia (100 juta ton/tahun)  sejak  Juni 2016 malah membuka keran impor untuk semua jenis ikan

Gendang swasembada pangan yang ditabuh pemerintah menjadi sumbang karena impor terus meningkat. D.A.,Santosa, (2018) total impor tujuh komoditas pangan yakni beras, jagung, gandum, ubi kayu, bawang putih, kedelai, dan gula tebu justru meningkat dari  21,7  juta ton pada  2014  menjadi  25,4 juta ton pada 2017. Kalau ditotal impor bukannya turun tapi naik. Sementara itu BPS (2018) mencatat nilai impor barang konsumsi sepanjang Januari – Juni 2018 mencapai 8,18 miliar dolar AS, didominasi impor komoditas pokok seperti beras, gula, dan kedelai.

Bahkan daya saing ekspor Indonesia semakin anjlok dan menyebabkan defisit neraca perdagangan. BPS mencatat realisasi ekspor Indonesia sepanjang 2018 mencapai  180,06 miliar dollar AS. Sementara impor di bulan yang sama tercatat 188,63 miliar dolar AS. Dengan demikian, neraca perdagangan  sepanjang 2018 defisit  sebesar 8,57 miliar dolar AS. Angka ekspor naik tipis 6,65 persen secara tahunan, sedangkan  angka impor  naik signifikan  20,15 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Pertanyaan berikutnya, mengapa ini bisa terjadi di negeri yang subur makmur?

Tawaran Solusi.

Islam agama paripurna, mengatur segenap aspek kehidupan dari yang paling kecil (masuk kamar mandi) sampai tatacara mengurus negara. Sistem ini tentu memiliki visi dalam mewujudkan ketahanan pangan (food security) dan kedaulatan pangan (food sovereignty). Dalam perspektif islam, pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar  manusia yang wajib dipenuhi tanpa perbedaan. Tanggung jawab pemimpin kelak dimintai pertanggung jawaban di hadapan Allah bila ada satu saja dari rakyatnya yang menderita kelaparan, apalagi wabah kelaparan. Langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut, adalah :