Istana Tak Ubah Jadwal Pilkada

JAKARTA TODAY – Hasil Audit BPK soal kes­iapan Pilkada 2015 menunjukkan anggaran, SDM, hingga tahapan yang tidak sesuai aturan. Namun bagi Presiden Jokowi, tidak ada alasan yang membuat Pilkada harus ditunda.

“Presiden minta tetap tidak ada pengun­duran, tetap 9 Desember,” kata anggota tim ko­munikasi presiden, Teten Masduki di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/7/2015).

Teten menjelaskan, segala sesuatu yang ter­kait pembiayaan memang tengah menjadi fokus perhatian pemerintah. Teten memastikan selu­ruh persoalan yang menjadi hasil pemeriksaan BPK akan segera diselesaikan. “Segala sesuatu yang menyangkut pengamanan, pembiayaan dan tadi akuntabilitas pengguna anggaran, ya segera diselesaikan,” sambungnya.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang dilakukan BPK adalah atas permintaan DPR. Ada 10 hasil pemeriksaan dari BPK terkait kesiapan pemerintah menyelenggarakan Pilka­da serentak, yaitu:

1. Penyediaan anggaran Pilkada belum ses­uai ketentuan

2. NPHD pilkada di beberapa daerah belum ditetapkan dan belum sepenuhnya sesuai keten­tuan

3. Rencana penggunaan anggaran hibah pilkada belum sesuai ketentuan

4. Rekening hibah pilkada serentak 2015 pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawas­lu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota belum sesuai ketentuan

5. Perhitungan biaya pengamanan pilkada serentak belum dapat diyakini kebenarannya