JAKARTA, TODAY — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali bermanuver. Ahok, sapaan akrabnya, berencana melarang Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium beredar di Jakarta.
Menurut Ahok, subsidi yang diberikan unÂtuk Premium lebih baik dialihkan untuk subsidi transportasi massal.
“Ya sudah, saya bilang sama Pertamina, disiapkan suÂrat khusus, Premium di Jakarta enggak usah saja,†kata Ahok di Gudang Bulog Divre Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, JaÂkarta Utara, Selasa (2/2/2016). “Kita orang Jakarta enggak usah pakai Premium lagi. Kan Premium juga lagi turun, kita ingin kita enggak usah pakai Premium, lebih mengatasi poÂlusi,†sambung Ahok.
Menurutnya, polusi akiÂbat kendaraan pribadi itu juga memboroskan uang negara. “Saya juga minta DKI supaya bensin Premium dihapus saja. Tidak tepat bila subsidi diÂberikan ke minyak. Lebih baik subsidi kendaraan transportasi umum,†tutur Ahok.
Warga Jakarta tak perlu pula transportasi pribadi asalÂkan transportasi massal sudah terjamin. Warga Jakarta juga sudah terjamin dengan jamiÂnan kesehatan dan pendidiÂkan. “Makanya. ini yang mau kita lakukan agar bisa menekan nilai inflasi,†kata Ahok.
Pemprov DKI Jakarta menÂgusahakan menyediakan bus sebanyak mungkin dan dikeÂlola PT Trans Jakarta. Pekerja-pekerja yang mempunyai rekÂening Bank DKI bahkan tak perlu bayar naik bus TransJ. Diharapkan kebijakan ini bisa menekan inflasi daerah.
Soalnya, lanjut Ahok, PresÂiden Jokowi sangat menaruh perhatian terhadap kerja Tim Pemantauan dan PengendaÂlian Inflasi Daerah (TPID). “Karena Presiden itu paling deÂmen kalau TPID itu, saya juga bingung, beliau paling kuasai. Waktu jadi Walikota Solo, beÂliau (Jokowi memimpin Solo) secara nasional paling rendah dan bisa menekan (inflasi). BeÂliau selalu mengatakan inflasi bisa ditekan asal sembakonya ada,†tuturnya.
Ahok berbicara usai meÂnyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara PeÂrusahaan Umum Bulog dan PT Food Station Tjipinang Jaya di tempat itu.
Soal sembako, khususnya beras, Bulog menyiapkan beras 200 ribu ton untuk keperluan DKI Jakarta. Beras itu didistriÂbusikan Food Station. “Saya haÂrap juga kerja sama di komodiÂtas lain. Sehingga nanti bukan cuma warganya yang dapat baÂrang stabil, tapi juga kestabilan harga sembako mencerminkan juga bunga pinjaman negara kita sebenarnya,†kata dia.
Menanggapi permintaan Ahok tersebut, Direktur JenÂderal Minyak dan Gas KemenÂterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), IGN Wiratmadja mengaku belum menerima surat resmi dari Pemprov DKI terkait rencana tersebut. “Kita bahas dulu saja, beberapa faktor harus kita perÂtimbangkan, surat resminya belum kita terima, kita bahas dulu di internal,†katanya di JaÂkarta, Selasa (2/2/2016).
Meski belum menerima usulan resmi, namun WiratmÂadja memberikan gambaran terhadap dampak angkutan umum yang akan kesulitan mendapatkan premium di JaÂkarta. “Faktornya yang premiÂum ini kan BBM bersubsidi satu untuk angkutan umum, kalau di tengah kota tidak ada berarti isinya yang non subsidi dong. Salah satunya itu, jadi banyak yang dipertimbangkan,†jelasÂnya.
(Yuska Apitya/dtkf)
