BOGOR, TODAYÂ – Perbaikan turap ambrol di Setu KabanÂtenan telah rampung dikerjaÂkan. Namun, Kejaksaan NegÂeri (Kejari) Cibinong bersiap untuk menyelidiki pengerjaan proyek yang bersumber dari APBN 2015 sebesar Rp 7,74 milÂiar itu.
Kepala Kejari Cibinong, Lumumba Tambunan mengaÂtakan, siap untuk memerinÂtahkan Kasi Intel Kejari untuk mengumpulkan bukti-bukti.
“Iya, kami akan lakukan peÂnyelidikan. Saya langsung perÂintahkan Intel untuk mengumÂpulkan bukti-buktinya,†kata Lumumba, Selasa (1/12/2015).
Ia pun mengaku tak segan untuk meningkatkan kasus ini menjadi penyidikan jika hasil penyelidikan membuktikan ambrolnya turap itu karena kegagalan konstruksi.
“Semua bahan mateÂrial yang digunakan akan kita periksa apakah sesuai dengan spek yang ditentukan, mengÂingat anggaran untuk mereviÂtalisasi situ tersebut cukup beÂsar,†tegasnya.
Lumumba mengaku tak akan begitu saja mempercayai keterangan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung CisaÂdane (BBWSCC) T Iskandar yang menyebutkan ambrolnya TPT itu, akibat faktor alam.
“Kita buktikan, apakah beÂnar karena faktor alam atau ada unsure kesengajaan yang membuat TPT itu ambrol,†ungkapnya.
Sebelumnya untuk merÂevitalisasi Situ Kabantenan, yang berlokasi di Kelurahan Pakansari, Kecamatan CibÂinong, negara harus mengÂgelontorkan uang sebesar Rp 7,7 miliar, uang tersebut diÂtitipkan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, penanggung jawab proyek sendiri adalah BBWSCC.
Ketua DPD Askonas KabuÂpaten Bogor Gatot Suherman menambahkan, himbauan dari DPP menjadi pemicu semangat bagi semua anggota.
“Semua proyek yang daÂnanya bersumber APBD jumÂlahnya sangat terbatas, tak sebanding dengan jumlah peÂnyedia jasa, sehingga proyek non APBD kedepan harus menÂjadi skala prioritas,†katanya.
Gatot sendiri mengaku selama menjadi kontraktor, proyek yang dikerjakan peruÂsahaanya lebih banyak untuk sektor swasta.
“Kalau dipersentasikan jumlah proyek pemerintah dan swasta, perusahaan saya lebih banyak mengerjakan proyek swasta, selain tidak ribet, proyek swasta kapan pun selalu ada, sementara proyek pemerintah waktunya tertentu saja,†tandasnya.
Sementara Komisi III DPRD Kabupaten Bogor meminta DiÂnas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) memeriksa konstruksi turap Situ Kabantenan yang ambrol beberapa waktu lalu.
Menurut Ketua Komisi III, Wawan Haikal Kurdi, meski proyek itu dibiayai APBN, naÂmun bukan berarti Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini DBMP tak boleh tinggal diam.
“Tapi ikut aktif memeriksa kontruksinya, dikhawatirkan ambrolnya turap itu ada keÂsalahan konstruksi,†tegas politisi Partai Golkar ini
Wawan juga meminta diÂnas pimpinan Edi Wardhani memeriksa atau mengecek baÂhan material yang digunakan penyedia jasa untuk membanÂgun TPT. “Kami curiga, kalau bahan material yang digunaÂkan itu tak sesuai dengan spek yang ditentukan,†ungkapnya.
Wawan menegaskan, seÂharusnya dengan anggaran yang mencapai Rp 7,7 milÂiar, TPT itu tak perlu ambrol. “Anggaran itu kan cukup besar dan sudah melalui perhitunÂgan matang, standar apa yang harus dipakai dalam membanÂgun TPT oleh penyedia jasa,†ujarnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Edi Wardhani menjelaskan, pasca terjadinya ambrol pihaknya sudah diÂminta BBWSCC, untuk memÂbantu memeriksa dan mengaÂwasi pelaksanaan perbaikan turap yang ambrol oleh penyeÂdia jasa.
“Proyek itu memang angÂgarannya dari APBN, tapi kaÂrena ada di wilayah Kabupaten Bogor, kita sudah diminta kepala BBWS Cilcis, untuk mengawasi proses perbaikan TPT yang ambrol,†ujarnya.
Humas PT Orcalindo, peÂnyedia jasa, Zaenal Abidin mengungkapkan, situ yang bersebelahan dengan Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) KaÂbupaten Bogor itu rusak pada konstruksi bangunan lama akibat terjangan air pasca huÂjan deras hari Minggu lalu dan merusak turap sepanjang 15 meter.
“Kan kami hanya mengerjaÂkan pekerjaan lanjutan sesuai dengan yang ditenderkan KeÂmenterian Pekerjaan Umum. Nah, kalau yang amblas itu, bangunan lama,†kilah Zaenal Abidin.
(Rishad Noviansyah)