Jalur Istana Bogor Disterilkan

RAPAT lanjutan evaluasi Sistem Satu Arah (SSA) kembali digelar di Balaikota Bogor, Selasa (5/4/2016). Rapat dikomandoi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat. Kesimpulannya, SSA masih mengalami banyak kendala, terutama pedagang kaki lima (PKL) dan parkir liar di kawasan jalur satu arah. Apa solusinya?

ABDUL KADIR BASALAMAH | YUSKA APITYA
[email protected]

Dalam rapat lanju­tan SSA ini diba­has berbagai per­baikan yang harus segera dilakukan jajaran SKPD terkait uji coba SSA yang diperpanjang hingga Senin (18/4/2016) agar lebih lancar.

Ade Sarip Hidayat men­gatakan, uji coba SSA selama empat hari kemarin belum bisa dijadikan barometer un­tuk mengevaluasi secara me­nyeluruh. Sehingga dalam dua minggu uji coba SSA ini harus turut dilakukan perbai­kan-perbaikan segera sesuai dengan catatan dari berbagai dinas. “Dua minggu ini bukan lagi sekadar kajian, sudah ha­rus ada perbaikan segera,” kata Ade.

Di tempat yang sama, Kasatpol PP Kota Bogor, Eko Prabowo mengatakan, para Pedagang Kaki Lima (PKL) Otista selama dua minggu ini bisa tetap berjualan, namun akan dibatasi sampai pukul 06.00 WIB saja. Sejauh ini sos­ialisasi dan pengawasan hanya dilakukan anggota Satpol PP mulai pu­kul 19.00 WIB hingga 07.00 WIB. “Dulu pedagang masih berjualan di atas jam 06.00 karena pembeli juga mengang­gap membeli di jam-jam terakhir harg­anya jauh lebih murah. Tetapi sekarang sudah tidak boleh lagi,” jelas Eko.

Eko menjelaskan, setelah nanti ada pelebaran jalan dengan sendirinya PKL juga tidak akan berjualan lagi dan akan jadi jalur bebas hambatan. PKL sudah harus menempatkan pos-pos di pasar. Karena indikator dari majunya peda­gang, meraka mempunyai kios dalam hal ini yang difasilitasi Pemkot. Jika nanti sudah diberi kios murah, namun tetap jualan di jalan, baru menjadi uru­san Satpol PP. “Ini juga harus dipikir­kan Pemkot Bogor,” terang Eko.

Sementara itu, Direktur Utama Pe­rusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) Andri Latief mengatakan, PD PPJ sudah mengatur bongkar muat yang semula di Jalan Roda akan di­usahakan untuk dipindahkan ke Jalan Bata. Sementara untuk separator yang di Jalan Bata sudah dipindahkan. “Jam berdagang akan disamakan juga agar tidak lagi menimbulkan kemacetan,” tutur Andri.

Mengenai kesiapan jalan, Kepala Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bogor, Sudraji sudah mengecek jembatan Otista yang ternya­ta masih bagus karena belum lama ini diperbaiki kementrian. Namun, un­tuk jembatan Sempur sudah harus di­lakuakn renovasi secara keselurahan di tahun depatn. “Jembatan Otista akan kembali dibongkar sebelah kanan un­tuk pedestrian yang rencana akan sele­sai di Agustus,” pungkas Sudraji

Di lain hal, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bogor akan melakukan kajian dan penyesuaian terkait dengan telah diberlakukannya penerapan uji coba SSA hingga 18 April di seputar Kebun Raya Bogor (KRB). Penyesuaian yang dilakukan termasuk diantaranya kajian media luar ruang di seputar SSA dan keberadaan sejumlah Hotel yang terkena dampak penerapan ujicoba SSA.

Keberadaan media luar seperti reklame dan videotron merupakan salah satu objek pajak. Media luar ru­ang selama ini merupakan salah satu penyumbang PAD Kota Bogor. Begitu juga dengan keberadaan hotel-hotel yang ada di seputar SSA.

Kadispenda Kota Bogor, Daud Nedo Darenoh mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan menyesuaikan dengan retribusi PAD yang selama ini dikelola dari para wajib pajak di sepan­jang jalan seputar Kebun Raya Bogor. Bagi media luar ruang yang kini posisin­ya terbalik sehingga tidak terlihat atau terbaca karena arus kendaraan yang searah jarum jam, Daud mengatakan bahwa Dispenda mempersilahkan para pemiliknya untuk mengubah posisi dan mengerjakannya sendiri. “Oleh karena itu, kami mempersilahkan mereka un­tuk membalikkan posisinya. Tapi, itu hanya diperbolehkan hingga berakh­irnya masa berlaku reklamenya,” jelas Daud.

Sementara bagi pengelola hotel, Dispenda akan melakukan evaluasi pasca berakhirnya ujicoba SSA. “Kita akan mengumpulkan mereka untuk mengetahui apakah dari program ini berdampak terhadap tingkat hunian hotel,” ungkap Daud.

Seperti diketahui, di sepanjang rute jalan SSA ini terdapat sejumlah hotel dan papan reklame. Keberadaan hotel mulai dari Jalan Otista, Jalan Juanda, Jalan Jalak Harupat, hingga Jalan Pajajaran.

Untuk mengurangi tingginya antre­an panjang yang disebabkan oleh ban­yaknya angkutan kota (angkot) ngetem, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga akan menambah petugas DLLAJ. Para petugas akan ditempatkan di sekitar tu­juh titik rawan macet yang disebabkan pengemudi angkot yang nakal. “Karena sekarang kendaraan sudah di atas 40 km/jam, maka kita akan memasang sejumlah fasilitas di sepanjang Jalan Juanda sekitarnya. Yaitu akan kita buat zebra cross, marka kejut untuk di tahap awal ini,” jelas Kepala DLLAJ Achsin Prasetyo, Selasa (5/4/2016).

Untuk zebra cross, rencananya akan dibuat di depan pintu satu KRB, depan BTM, kantor pos, dan di depan Istana Kepresidenan Bogor. “Tapi, kita juga akan menghapus zebra cross yang ada di depan SMAN 1 dan depan Seko­lah Regina Pacis,” terangnya.

Tak hanya itu, DLLAJ juga mem­bongkar separator yang berada di de­pan pintu masuk Rumah Sakit PMI di Jalan Pajajaran. Langkah itu diambil untuk memperlancar arus lalu lintas dan atas pertimbangan banyaknya pen­umpang kendaraan umum yang turun-naik di lokasi ini. “Separatornya akan kita bongkar malam ini, dan rencanan­ya proses pembongkaran dan pengas­palan jalannya akan dilakukan selama dua hari,” jelas Achsin.

Untuk melancarkan lalulintas, di seputar Kebun Raya dan Istana Kepres­idenan Bogor, DLLAJ Kota Bogor melar­ang truk besar dan bus Damri angkutan bandara melintasi Jalan Ir H Djuanda atau di depan Istana Bogor. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban volume kendaraan dan konstruksi jem­batan yang ada di sepanjang SSA. Mu­lai dari jembatan di Jalan Otista hingga Sempur.

Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Lalu Lin­tas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Bogor, Agus Suprapto mengatakan, kendaraan berat seperti truk tanki pengangkut air, truk tronton dan sejenisnya akan di­arahkan untuk masuk ke Jalan Tol Jago­rawi melalui pintu Tol Baranangsiang atau Ciawi.

“Selama ini kendaraan berat itu akan menuju Warung Jambu, Jalan Sholeh Iskandar, dan Cibinong. Maka, nanti kita akan pasang pemberitahuan seperti spanduk dan penempatan petu­gas,” katanya dalam rapat teknis SSA di Balai Kota Bogor, Selasa (5/4/2016).

Spanduk sosialisasi itu akan dipa­sang di Simpang Ciawi dan Sukasari hingga menjelang Baranangsiang. “Kita juga akan pasang rambu-rambunya. Se­hingga diharapkan tidak akan ada lagi kendaraan berat yang melintasi ke Ja­lan Juanda,” tambahnya.

Selain itu, armada Bus Damri yang melayani rute bandara akan diarahkan untuk tidak lagi melintas di Jalan Djuan­da. Bus-Bus Damri tersebut nantinya akan diarahkan untuk keluar melalui tol Bogor Outer Ring Road (BORR). “Mereka juga tidak akan memutar jauh ke Jalan Juanda, nanti bisa langsung lurus keluar Tol BORR terus ke Jalan Pajajaran dan masuk ke pool Damri di Baranangsiang. Kita juga sudah koor­dinasikan hal ini ke kepala pool-nya,” jelasnya.

Sementara untuk bus kecil dengan tujuan Parung, Depok, dan Kampung Rambutan telah diimbau untuk men­gambil lajur paling kanan saat melintas di seputar KRB, dan menutup pintu­nya. Sebab, rute mereka ini bersinggun­gan dengan sejumlah trayek angkot di Bogor. “Di jalur itu, bus-bus kecil kita imbau agar tidak menarik penumpang di sepanjang jalur SSA terutama di Ja­lan Djuanda karena di situ ada banyak trayek angkot. Kita arahkan nanti men­gambil jalur paling kanan,” pungkasnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Bo­gor, Edi Darmawansyah menyikapi, program SSA merupakan program yang bagus, akan tetapi sampai detik ini program ini dianggapnya belum berhasil mengurangi kemacetan. “Pro­gram SSA ini saya mendukung, namun perlu adanya evaluasi yang harus se­cepatnya dilakukan oleh jajaran SKPD yang bersangkutan untuk memperhati­kan pejalan kaki,” ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya menilai ke­macetan lalu lintas hanya berpindah ti­tik ketika program SSA ini dikeluarkan. “Belum sampai mengurangi kemac­etan, tetapi hanya memindahkan titik kemacetan, mudah-mudahan evaluasi yang dilakukan jajaran Pemkot akan mengurangi intensitas kemacetan Kota Bogor.” pungkasnya. (*)