Jatah Anggaran Sayaga Dipelototi

BOGOR, TODAY – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Badan Usaha Milik Dae­rah (BUMD) Kabupaten Bogor, PT Sayaga Wisata dipastikan Januari 2016 mendatang dan dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Adang Suptandar.

Menurut Adang, RUPS untuk merumus­kan rencana bisnis Sayaga Wisata setelah mendapatkan dana Rp 75 miliar.

“Ini untuk mendengar apa yang akan dikerjakan jajaran direksi setelah uangnya ada. Mereka tidak semudah itu menjalan­kan bisnisnya. Jika tanpa persetujuan kami, tetap saja, uangnya tidak bisa dicair­kan oleh para direksi,” kata Adang, Jumat (27/11/2015).

Ia melanjutkan, dalam rencana bisnis BUMD, masih terdapat rencana pembangu­nan hotel di kawasan Jalan Tegar Beriman. Namun, para direksi juga harus memapar­kannya dalam sebuah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

“Setelah RUPS, RKAP dari mereka (di­reksi, red) juga harus dipaparkan. Misalnya mereka menjalankan bisnis A, nah untungn­ya apa? Kemudian, balik modalnya kapan?,” lanjut pria yang gemar motor trail itu.

Sementara Komisaris PT Sayaga Wisa­ta, Rahmat Sujana menegaskan, pemban­gunan hotel tetap masuk dalam rencana bisnis. Tapi, dirinya tidak mengetahui ka­pan itu berjalan atau terlaksana.

“Ya kan tergantung nanti hasil RUPS dan RKAP dari mereka. Saya kan hanya mengawasi saja kiner­ja mereka. Dari RKAP yang disampaikan, bisa men­guntungkan tidak. Saya juga bisa merekomen­dasikan pemecatan para direksi jika kinerjanya jelek,” kata Rahmat.

Meski begitu, kata dia, dalam proses pendirian ho­tel, direksi sepatutnya juga mengembangkan bisnis lain dan memasukkann­ya dalm RKAP. Karena, tidak mungkin jika pembangunan ho­tel disetujui tahun depan dan lang­sung berharap income atau profit.

“Membangun infrastrukturnya saja paling tidak memakan waktu setahun. Masa iya diam saja sembari menunggu hotel itu selesai dan bisa menghasilkan? Nah makanya, bisnis penunjang pun harus direncanakan,” tukasnya.

Direktur Utama PT Sayaga Wisata, Supriyadi Jufri pun meny­erahkan sepenuhnya kebijakan pada pemegang saham, dalam hal ini pemerintah daerah.

“Pada akhirnya begitu. Karena kami hanya mengu­sulkan rencan kami. Kepu­tusan mah tetap ada di pemegang saham utama,” katanya.

(Rishad Noviansyah)