BOGOR TODAY – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra melakukan kegiatan di kantornya di Jalan Pandu Raya, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Rabu (8/7/2020).

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin mengatakan, di tengah masa pandemi Covid-19 ini, kegiatan tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan menghadirkan 25 warga, namun sebelum masuk ke DPC warga tersebut diwajibkan cek suhu tubuh, memakai hand sanitizer serta memakai masker yang sudah disediakan DPC Gerindra.

“Kegiatan dilakukan di kantor DPC Gerindra ini untuk menginformasikan kepada struktur partai yang ada di daerah pemiilihan (dapil) yakni Bogor Timur dan Bogor tengah agar berkonsolidasi dan sekaligus untuk menginformasikan bahwa DPC memiliki kesekretariatan yang baru,” ujar Jenal.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan beberapa informasi yang berkaitan dengan tugas kedewanan yang mungkin selama ini pengurus partai ingin mendapat informasi utuh berkaitan dengan tugas tugas di dewan ataupun info  terupdate anggaran Covid-19 Kota Bogor.

Jenal menjelaskan, bahwa dalam kegiatan tersebut dirinya menyampaikan terkait evaluasi bantuan sosial (bansos), sebab info dari  RW adanya kesimpangsiuran data masyarakat yang menerima bansos, hal itu membuat terjadinya gesekan antara RT, RW dan warga.

“Warga masyarakat mengira RT dan RW yang mengusulkan bantuan tersebut,  padahal RT RW tidak punya kewenangan untuk meng ACC, menolak  atau merekomendasikan siapa nama nama yang mendapat bantuan,” ungkapnya.

Dengan demikian, menurut Jenal hal inilah yang perlu dewan sampaikan kepada pemerintah bahwa kenapa tidak di maksimalkan peran RT RW untuk mendata secara real warga  terdampak sehingga perlu mendapatkan bantuan, karena yang mengetahui kondisi warga dilapangan adalah RT dan RW.

“Kemarin saya sampaikan kepada Wali Kota bahwa untuk pencairan bansos tahap ke 2,  ada 3000 pengembalian ke kas daerah salah satunya adalah double nama, yang PNS, pemilik matrial dan orang perumahan. Nah ini harus kita evaluasi harus kita coba minimalisir kejadian ini padahal masih banyak yang belum dapat bantuan karena KTPnya hilang, KK tidak lengkap,” jelasnya.

Jenal menambahkan, terkait kendala adminitrasi ini pemerintah harus peka dan mempermudah, karena mereka sama terkena dampak. Jangan sampai KTP hilang dan proses pembuatannya lama, sehingga warga tersebut tidak mendapat bantuan.

“Saya rasa pemerintah perlu memaksimalkan perangkat di setiap keluarhan, tidak perlu lagi membetuk perangkat siaga Corona, membentuk RW pengawasan siaga Corona, terlalu banyak nanti yang ada tumpang tindih dan tidak fokus.  Kenapa tidak memaksimalkan tugas  RT RW, ini akan lebih real, tugas mereka dan tanggung jawab penuh serta fokus mendata siapa warga yang berhak mendapatkan bantuan dan warga mana yang menjadi prioritas,” pungkasnya. (Adit)