insert-berita-HLKONFLIK politik antara lembaga legislatif dan eksekutif yang terjadi di Kota Bogor terkait langkah angket yang akan ditempuh DPRD Kota Bogor untuk memakzulkan Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman, disoroti Presiden Joko Widodo (Jokowi).

RIZKY DEWANTARA
[email protected]

Anggota Tim Komunikasi Kepresidenan RI, Teten Masduki, menilai, kon­flik politik yang terjadi di Kota Bogor saat ini adalah sebuah dinamika yang patut menjadi contoh seluruh daerah di Indonesia. “Ini dinamika. Jika me­mang legislatif menilai itu sebuah kesalahan eksekutif yang harus diperbaiki demi kebaikan bersama kenapa tidak. Menurut saya, sah-sah saja ormas melakukan langkah terse­but,” kata Teten, dihubungi BOGOR TODAY, kemarin.

Terpisah, Forum Ormas Bo­gor Bersatu (FOBB) mengapresiasi DPRD Kota Bogor, dalam hak angket anggota dewan terkait intervensi yang dilakukan Wakil Walikota Bo­gor, Usmar Hariman. FOBB berharap Panitia Khusus (Pansus) Angket cepat dibentuk, dan tidak akan masuk an­gin dalam melakukan penyelidikan.

Koordinator FOBB, Bennignu Argobie, mengatakan, semua ormas yang ada di Kota Bogor akan men­gawal DPRD Kota Bogor agar tidak masuk angin dalam melanjutan penyelidikan penyalahgunaan we­wenang yang dilakukan oleh Usmar Hariman. Ia juga menegaskan, akan mendorong DPRD Kota Bogor untuk secepatnya menetapkan Pansus An­gket yang sampai sekarang belum dibentuk.

Bennignu kembali menegaskan, untuk pembentukan tim Pansus An­gket, pihaknya mengharapkan diisi oleh orang-orang yang berkompeten agar dapat dipastikan Pansus Angket dapat bekerja dengan optimal.

“FOBB menyerahkan semua proses hak angket itu kepada legis­latif untuk melakukan penyelidikan. Dan secara prinsip, semua ormas yang ada di Kota Bogor mendukung langkah DPRD,” kata dia.

Menurut Ben, dengan dikawalnya hak angket ini pihaknya berharap kebenaran terlihat, menurutnya apa yang dilakukan Usmar hariman, ini telah bersikap kurang tepat. Karena telah bertindak tidak semestinya, dengan ikut-ikutan mengurus lelang proyek. “Saya memohon DPRD men­jalankan tugasnya dengan baik dan benar. Karena pemimpin itu harus menjadi contoh yang benar, jangan sampai menjadi contoh yang tidak baik. Saya juga siap untuk di panggil DPRD untuk menceritakan kronolo­gis kejadian di ULP,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Benteng Bogor Raya (BBR) Dudi Mahdi, mengatakan, yang terpenting masyarakat Kota Bogor jangan di politisir, silahkan Wakil Walikota Bo­gor, berhadapan dengan DPRD Kota Bogor untuk membuktian apakah benar atau tidak apa yang telah di­lakukannya. “Biarkan dia berhada­pan dengan hukum. Kan disitu bisa terbukti mana yang salah dan mana yang benar,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Mary­ono menje­laskan, saat ini pan­sus hak a n g k e t ma s i h d a l a m penggodokan, ada dua calon terkuat untuk menjadi ketua pansus hak angket. “Ada dua calon kuat dari fraksi yang mengusulkan, yaitu dua-duanya dari fraksi PPP. Ada nama Andi Surya Wijaya dan Zaenul Muta­qien yang dimungkin­kan jadi ketua pansus. Hak angket terus kami lanjut,” tuntasnya.

loading...